Anas Dipreteli Majelis Tinggi

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya memutuskan untuk mengambilalih pimpinan partai yang didirikannya itu. SBY memutuskan hal itu agar Anas Urbaningrum yang kini duduk sebagai Ketua Umum PD, fokus menghadapi dugaan korupsi.

SBY menyatakan, segala keputusan kebijakan PD dijalankan oleh Majelis Tinggi. "Anas yang tetap jadi Wakil Majelis Tinggi, sementara (PD) saya pimpin langsung. Saya berikan kesempatan (ke Anas, red) untuk lebih memfokuskan diri mengahdapi persoalan dugaan korupsi di KPK," ucap SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Jumat (8/2) malam.

Keputusan itu diambil setelah Majelis Tinggi PD menggelar rapat. Hadir pula dalam rapat itu Anas, Syarif Hasan, Johny Allen Marbun, Max Sopacua, Jero Wacik dan Nurhayati Ali Assegaf.

SBY mengatakan, diharapkan keadilan ditegakkan dalam kasus korupsi yang diduga menyeret Anas. Karenanya, PD akan memberikan bantuan hukum untuk mantan anggota KPU itu.

Dari keputusan itu, SBY menetapkan langkah-langkah penyelamatan partai. Selain itu, diputuskan pula tentang solusi bagi PD yang menurut SBY kian terpuruk karena tidak dikelola secara baik.

Untuk tindakan penyelamatan PD, SBY akan melakukan penertiban dan pembersihan kepada kader-kader yang bermasalah. Bagi kader yang tak nyaman dengan upaya itu, diminta segera keluar dari PD.

Disebutkan pula, upaya penertiban dan pembersihan PD dari unsur negatif itu berlaku hingga kader yang diduga bermasalah terbukti tidak bersalah, ataupun diputus mendapat sanksi dari partai. "Partai Demokrat mengutamakan pembersihan partai dari unsur-unsur negatif," tegasnya.

Sementara untuk tindakan solusi, SBY memerintahkan seluruh pengurus hingga tingkat pengurus cabang, untuk menandatangani pakta integritas yang harus sudah tuntas pada Februari ini. "Bagi yang tidak bersedia tanda tangan, akan langsung kita berhentikan," tegasnya.

Tak hanya itu, sebagai solusi untuk penertiban maka kepengurusan PD akan mengalami reposisi. "Reposisi sejumlah pengurus partai untuk mencegah terjadinya penyimpangan baru, temasuk kader di Badan Anggaran. Acuannya integritas, kapasitas, dan the right person on the right place," tegasnya. (nat/ara/jpnn)