JAKARTA - Sembilan Perwakilan dari Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Bung Karno tetap bersikukuh menolak Pancasila dimasukkan dalam empat pilar yang disosialisasikan Ketua Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR). Mereka menganggap dimasukkan Pancasila dalam empat pilar bisa dimaknai sebagai bentuk kosa kata penyesatan dalam tat negara.
Menurut KBM, Pancasila adalah dasar negara. Makanya, tidak bisa disejajarkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. ”Kami akan melakukan langkah hukum, jika MPR tetap bersikukuh menggunakan kata 4 pilar kebangsaan, dan di dalamnya masih ada Pancasila,” kata perwakilan Mahasiswa UBK, Daniel kepada wartawan di Gedung MPR, Senin (3/6).
Perwakilan KBM ini diterima oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifudin. Sebelum diterima, KBM sempat aksi di depan Gedung DPR/MPR. Mereka menilai MPR telah menyesatkan rakyat Indonesia menjadi Pancasila sebagai pilar kebangsaan. Massa mencurigai sosialiasi empat pilar yang memasukkan Pancasila hanya sekadar kepentingan proyek.
Dalam pertemuan tersebut, Lukman Hakim mengapresiasi mahasiswa UBK. Kata dia, protes yang dilakukan mahasiswa tersebut merupakan bukti spirit Pancasila masih tertanam.
“Kami MPR mengusung empat pilar, karena mendapat amanah. 2004-2009 MPR mendapat amanah menyosialisasikan UUD 45. Selama sosialisasi MPR mendapat masukan dari masyarakat karena Pancasila sudah ditinggalkan oleh sebagian masyarakat,” kata Lukman di hadapan mahasiswa.
Politisi PPP ini beralasan, bahwa MPR sejauh ini belum menemukan nama lain dari kata empat pilar tersebut. Kata dia, kalau keberatan dengan penggunaan kata empat pilar, MPR meminta bantuan untuk menggantinya yang dianggao lebih tepat.
Dari kaca mata MPR, sejauh ini bangsa Indonesia sudah meninggalkan jauh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah tergerus, hanya persoalan sepele akan terjadi kerusuhan, kita mudah stres, Intinya nilai-nilai menjadi persoalan mendasar.
Disisi lain tidak ada lembaga lain yang akan melakukan sosialisasi ini, setelah BP7 dibubarkan. MPR di periode sekarang mencoba untuk mengisi kekosongan, apa prioritas yang penting, maka Pancasila tapi kalau Pancasila terlalu abstrak, maka ditambah UUD 45 sama juga UUD 45 belum lengkap, maka NKRI dimasukan serta Bhineka Tunggal Ika. Karena semangat bhineka tunggal ika mulai terkikis.
”MPR mengambil prioritas dari Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. MPR menamakan empat pilar karena pilar mengandung makna dasar, maka MPR merekatkan keempat tersebut,” tegasnya.
Lukman merasa pancasila sebagai falsafah dasar bernegara. Pembahasan itu menurutnya sudah selesai sehingga tak perlu ada kekhawatiran untuk membuyarkan istilah Pancasila. ”Kami menganggap Pancasila sebagai dasar negara itu selesai. Persoalan sekarang bagaimana mengamalkan Pancasila, maka MPR mensosialisasikan,” tandasnya. (awa/jpnn)
Menurut KBM, Pancasila adalah dasar negara. Makanya, tidak bisa disejajarkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. ”Kami akan melakukan langkah hukum, jika MPR tetap bersikukuh menggunakan kata 4 pilar kebangsaan, dan di dalamnya masih ada Pancasila,” kata perwakilan Mahasiswa UBK, Daniel kepada wartawan di Gedung MPR, Senin (3/6).
Perwakilan KBM ini diterima oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifudin. Sebelum diterima, KBM sempat aksi di depan Gedung DPR/MPR. Mereka menilai MPR telah menyesatkan rakyat Indonesia menjadi Pancasila sebagai pilar kebangsaan. Massa mencurigai sosialiasi empat pilar yang memasukkan Pancasila hanya sekadar kepentingan proyek.
Dalam pertemuan tersebut, Lukman Hakim mengapresiasi mahasiswa UBK. Kata dia, protes yang dilakukan mahasiswa tersebut merupakan bukti spirit Pancasila masih tertanam.
“Kami MPR mengusung empat pilar, karena mendapat amanah. 2004-2009 MPR mendapat amanah menyosialisasikan UUD 45. Selama sosialisasi MPR mendapat masukan dari masyarakat karena Pancasila sudah ditinggalkan oleh sebagian masyarakat,” kata Lukman di hadapan mahasiswa.
Politisi PPP ini beralasan, bahwa MPR sejauh ini belum menemukan nama lain dari kata empat pilar tersebut. Kata dia, kalau keberatan dengan penggunaan kata empat pilar, MPR meminta bantuan untuk menggantinya yang dianggao lebih tepat.
Dari kaca mata MPR, sejauh ini bangsa Indonesia sudah meninggalkan jauh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah tergerus, hanya persoalan sepele akan terjadi kerusuhan, kita mudah stres, Intinya nilai-nilai menjadi persoalan mendasar.
Disisi lain tidak ada lembaga lain yang akan melakukan sosialisasi ini, setelah BP7 dibubarkan. MPR di periode sekarang mencoba untuk mengisi kekosongan, apa prioritas yang penting, maka Pancasila tapi kalau Pancasila terlalu abstrak, maka ditambah UUD 45 sama juga UUD 45 belum lengkap, maka NKRI dimasukan serta Bhineka Tunggal Ika. Karena semangat bhineka tunggal ika mulai terkikis.
”MPR mengambil prioritas dari Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. MPR menamakan empat pilar karena pilar mengandung makna dasar, maka MPR merekatkan keempat tersebut,” tegasnya.
Lukman merasa pancasila sebagai falsafah dasar bernegara. Pembahasan itu menurutnya sudah selesai sehingga tak perlu ada kekhawatiran untuk membuyarkan istilah Pancasila. ”Kami menganggap Pancasila sebagai dasar negara itu selesai. Persoalan sekarang bagaimana mengamalkan Pancasila, maka MPR mensosialisasikan,” tandasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Penyidik KPK Masih di Medan
Redaktur : Tim Redaksi