jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi menilai, demo dan ancaman mogok kerja Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) beberapa waktu lalu telah mengorbankan kepentingan masyarakat demi tujuan politik.
"Menurut saya tujuannya (demo dan ancaman mogok kerja) lebih ke politik untuk melengserkan direktur utama (Pertamina Nicke Widyawati)," kata Fahmy, dalam keterangannya, Selasa (11/1).
BACA JUGA: Bertemu Koichi Haguida, Menko Airlangga Perkuat Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini menduga para elit serikat pekerja Pertamina dalam beberapa aksinya telah acap kali membungkus muatan politis dengan dalih kepentingan pekerja agar tak kentara.
Dugaan tersebut diperkuat dengan aksi demo beberapa waktu lalu yang menginginkan adanya pencopotan direktur utama Pertamina, namun dibungkus dengan tuntuan kenaikan gaji.
BACA JUGA: Nikita Mirzani Bisa Begituan di Ranjang 8 Kali Dalam Semalam
"Selama ini ancaman mogok sering dibungkus alasan perbaikan gaji dan kesejahteraan. Padahal, gaji karyawan Pertamina dan bahkan uang pensiunnya sudah besar, sehingga tidak ada alasan memperjuangkan gaji dan kesejahteraan. (Ancaman) itu bisa jadi sebagai bungkus untuk kepentingan lain, yaitu agenda ingin melengserkan Nicke," ujarnya.
Ironisnya, FSPPB seperti mengabaikan aksinya memiliki dampak negatif terhadap kepentingan masyarakat. Jika mogok kerja benar terjadi, maka akan berakibat fatal.
BACA JUGA: Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Gandeng ITB Ahmad Dahlan Jakarta & PT Surya Ahda Digital
Di hulu dampaknya bisa berupa produksi minyak mentah yang berkurang.
Paling berbahaya ada di hilir, dampaknya bisa mengganggu proses pengolahan bahan bakar minyak (BBM) serta pendistribusiannya ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Dampak mogok kerja ini akan mengakibatkan proses kerja di Pertamina macet total, ujung-ujungnya masyarakat yang menjadi korban. Sangat tidak terpuji kalau memang tujuannya untuk politik menurunkan direktur utama, namun akhirnya malah mengorbankan kepentingan masyarakat," kata Fahmy.
Fahmy menyarankan bagi para pekerja Pertamina yang ingin berpolitik sebaiknya keluar dari perusahaan.
Menurutnya, perjuangan politik mereka justru akan lebih jelas, serta bebas dilakukan jika keluar dari perusahaan dan bergabung dengan partai politik.
"Jadi kalau mau bermain politik ya harus keluar, terus masuk saja ke partai politik," seru Fahmy.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy