jpnn.com, JAKARTA - Pakar kesehatan masyarakat Dono Widiatmoko menilai cara pemerintah menangani wabah virus corona (COVID-19) masih amburadul. Dosen senior bidang kesehatan publik di University of Derby, Inggris itu menegaskan, kondisi darurat tak bisa ditangani secara setengah hati.
“Sudah darurat kayak begini tetapi penanganannya masih amatiran,” ujar Dono melalui layanan pesan, Jumat (3/4).
BACA JUGA: Update Corona, 3 April 2020: Kasus Positif Sudah Mencapai 1.986 Pasien
Lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) yang kini bermukim di Inggris itu sampai berandai-andai tentang hal yang harus dilakukan jika dia menjadi presiden. “Andai saya jadi presiden dalam kondisi seperti ini, ada beberapa tindakan yang harus saya lakukan,” tuturnya.
Pertama adalah membatasi pergerakan manusia. “Terapkan larangan keluar rumah secara ketat, kecuali untuk yang esensial seperti pegawai rumah sakit, polisi, tentara, pekerja logistik, PLN, angkutan sampah,” sebutnya.
BACA JUGA: Saran Dosen Kesehatan di Inggris untuk Presiden Jokowi soal Melawan Corona
Senior lecturer in public health University of Derby, Inggris Dono Widiatmoko. Foto: arsip pribadi for JPNN.Com
Menurut Dono, pembatasan itu juga harus mencakup layanan transportasi massal antar-daerah. Namun, untuk angkutan logistik dan layanan penting lainnya ada pengecualian.
BACA JUGA: Inilah 4 Dokter Muslim yang Meninggal Saat Berjibaku Merawat Pasien Corona di Inggris
“Berikan subsidi untuk airlines, angkutan laut, angkutan darat, agar mereka tetap bisa beroperasi mengangkut logistik dan essential services,” ujarnya.
Kedua adalah menjamin ketersediaan bahan pokok dan mengamankan jalur distribusinya. “Bikin kebijakan untuk memastikan warga bisa tetap mendapat pasokan pangan di lingkungannya, atur subsidi sesuai kebutuhan,” kata Dono.
Ketiga adalah memperkuat dan memprioritaskan layanan kesehatan. Menurut Dono, upaya untuk itu harus melibatkan semua potensi yang ada, termasuk pemda dan swasta.
“Jamin pasokan obat, alat medis, APD (alat pelindung diri, red). Tingkatkan kemampuan deteksi COVID, manajemen data, dan analisis epidemiologi,” sebutnya.
Keempat adalah realokasi anggaran dan semua kemampuan pemerintah. "Fokusnya untuk penanggulangan COVID dan antisipasi dampaknya," sambungnya.
Kelima, komunikasi publik harus dilakukan secara konsisten dan sederhana. Komunikasi pemerintah di segala tingkatan juga harus satu suara.
“Jika COVID-19 hanya ditangani setengah hati, masalahnya akan membesar dan panjang. Dampaknya tambah besar dan kompleks,” ulasnya.
Dono juga menyoroti data COVID-19 tingkat pusat dan daerah yang seing tak sinkron. Menurutnya, institusi-institusi yang ada justru terkesan takut mengeluarkan data.
“Dugaan saya memang manajemen datanya enggak benar. Ya sama dengan data BPJS Kesehatan,” tuturnya.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni