Andi Akmal Minta Pemerintah Segera Kendalikan Harga Beras

Selasa, 25 Januari 2022 – 21:30 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk bertindak cepat guna mengendalikan kenaikan harga beras sepekan terakhir.

“Saya mendorong langkah pertama untuk mengendalikan beras. Pemerintah segera bayar Perum Bulog yang mencapai Rp 4,5 triliun sehingga dapat segera menjalankan penugasannya sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah,'' tutur Akmal.

BACA JUGA: Anggota DPR ini Sebut Kartu Sakti Jokowi Menaikkan Taraf Hidup Masyarakat

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, biasanya harga beras naik karena panen raya terjadi Agustus.

Saat ini memang bukan waktunya panen raya. Namun, sudah ada yang panen dan stok di gudang Bulog untuk mengendalikan harga di pasar.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PA 212 Ancam Polisikan Arteria Dahlan, Kombes Sambodo Bertindak Tegas, MKD DPR Angkat Bicara

“Dinamika harga beras, pemerintah mesti dapat mengatasinya meskipun hanya efek psikologis sebelum memasuki panen raya. Karena pemain beras utama di negeri ini hanya segelintir sehingga pemerintah mudah mengendalikan harga beras ini,'' ucap Akmal.

Saat ini, stok di Bulog sekitar 985 ribu ton. Kementerian Pertanian mengeklaim stok beras menunjukkan tren positif.

BACA JUGA: Ragukan Anggaran PPPK Guru 2021, Pimpinan Komisi X DPR Sodorkan Fakta Mengejutkan

Data BPS menunjukkan di atas 7 juta ton sampai 9 juta ton stok gabah selama tiga tahun terakhir tersedia. Hal penting yang akan dapat mengendalikan harga beras di berbagai daerah di Indonesia adalah persoalan distribusi.

Akmal menambahkan, persoalan harga beras ini bukan domain Kementerian Pertanian.

Namun, kementerian teknis ini dalam rapat koordinasi terbatas Kemenko perekonomian atau rapat kabinet dapat menyampaikan bahwa kondisi pasokan beras di dalam negeri melimpah.

“Yang saya khawatirkan ini adalah kebijakan miring berupa membuka keran impor beras medium karena dianggap stok kurang yang mengakibatkan harga beras naik,'' ucap Akmal.

Anggota FPKS ini menyampaikan, dengan semua klaim pemerintah bahwa stok beras cukup, kenyataan yang terjadi di lapangan terjadi kenaikan harga beras menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Artinya, stok milik Perum Bulog belum mampu menahan pergerakan harga beras yang mulai naik.

“Saya minta jangan sampai harga beras ini seperti minyak goreng yang susah turunnya. Pengendalian beras ini semestinya lebih mudah dan pemerintah jangan sampai kalah dengan para pedagang besar beras yang seenaknya mengendalikan harga di pasar,'' tandas Akmal. (mrk/jpnn)


Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler