jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menpora Adhyaksa Dault mengaku tidak habis pikir dengan kondisi daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Pasalnya, pemungutan suara hanya tinggal beberapa hari lagi, namun masih terdapat jutaan DPT yang invalid.
"Saya miris dengan DPT ini. Bayangkan, BPN Prabowo-Sandi masih rapat dengan KPU karena masih ada 17,5 juta yang dianggap invalid," ujar Adhyaksa pada diskusi publik bertajuk 'DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres' di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta, Selasa (2/4).
BACA JUGA: DPP Organda Imbau Anggotanya Gunakan Hak Pilihnya pada 17 April
BACA JUGA: BPN Bantah Mobilisasi Massa Terkait Pengadangan Ma'ruf Amin
Adhyaksa mengaku bukan bagian dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Ia hanya seorang relawan. Adhyaksa kemudian menyebut beberapa contoh DPT invalid. Antara lain, ada satu kartu keluarga beranggotakan hingga 140 orang.
BACA JUGA: Sambut Jokowi di Palembang, NasDem Dangdutan, PKB dan PPP Selawatan
"Bahkan ada yang belum lahir sudah terdaftar sebagai pemilih. Karena itu, kami minta kepastian dari KPU kapan deadlinenya untuk beresin ini," ucapnya.
Lebih lanjut Adhyaksa memerkirakan, masalah DPT terjadi karena KPU tidak menggunakan seluruh data dari Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. KPU hanya mengambil data usia muda dan pensiunan dari dukcapil. Selebihnya diambil dari data lama yang ada di KPU.
BACA JUGA: Politikus PKS Ngeri dengan Mobilisasi ASN oleh Petahana
"Saya kira jumlah 17,5 juta itu bukan hal kecil, sekitar sembilan persen jumlah DPT. Kami minta hapuskan saja kalau KPU tidak bisa ubah DPT itu. Kami para relawan minta DPT yang 17,5 juta dihapus," katanya.
Ketua Relawan Alumni Trisakti ini meyakini data Dukcapil Kemendagri cukup lengkap. Sayangnya, KPU tidak menggunakan seluruh data dari Kemendagri.
"Waktu kami tanya KPU, apakah sudah ada ISO (sistem pendataan yang dimiliki), dibilang belum ada. Kalau ada ISO 270001, jangankan sistem, HP para komisioner bisa terdeteksi. Di Brasil mereka pakai sistem IT lokal, sehingga tidak mudah di hack. Nah ini pengamanan kita bagaimana," katanya.
Menghadapi kondisi yang ada, relawan Prabowo-Sandi kata Adhyaksa, siap melakukan penguatan di TPS.
"Hampir 800 ribu TPS kami sudah punya saksi laskar TPS untuk menjaga formulir C1. Bawaslu juga harusnya punya kekuatan agar tidak berpihak," pungkas Adhyaksa. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Minta Rehabilitasi Pegunungan Cycloop Segera Digarap
Redaktur & Reporter : Ken Girsang