jpnn.com, JAKARTA -
JAKARTA-- Mendikbud Muhadjir Effendy mengungkapkan rasa herannya dengan jumlah dana alokasi umum (DAU) yang setiap tahun menunjukkan grafik peningkatan. Dirasakan aneh, lantaran setiap tahun ada puluhan ribu guru PNS yang pensiun. Sementara kursi kosong yang ditinggal pensiunan guru tidak terisi akibat moratorium rekrutmen CPNS.
BACA JUGA: Mendikbud: Perlu Keppres Melarang Moratorium Rekrutmen Guru
Kekosongan guru PNS itu justru diisi honorer yang sumber gajinya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Itu berarti tidak masuk dalam DAU gaji guru.
"Saya heran, DAU kok naik terus dari Rp 153 triliun, tahun depan menjadi Rp 168 triliun. Sedangkan jumlah gurunya kan menurun. Tahun ini guru yang pensiun 42 ribu, tahun depan malah 54 ribu," ujar Menteri Muhadjir dalam diskusi pendidikan di Kantor Kemendikbud, Senin (10/12).
BACA JUGA: Tidak Boleh Lagi Ada Moratorium Penerimaan Guru PNS
Dia melanjutkan, guru honorer harusnya digaji dari DAU. Namun, karena bukan PNS, diambil dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik. Yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah, dialihkan bagi guru honorer, sehingga jadi tidak optimal. Ini menurut Menteri Muhadjir yang harus diperbaiki.
"Mestinya Mendikbud punya power untuk mengontrol agar dana itu digunakan sesuai rencana. Itu yang tidak kami punya, karena di bawah Kemendagri dan Kemenkeu," ucapnya.
BACA JUGA: Baru 1.420 Sekolah Daerah 3T Terhubung Internet
Sejatinya, lanjut Muhadjir, kalau hibah tidak jadi masalah karena sudah ada komite. Namun, perlu ada pengawasan agar dana hibah ini tepat sasaran.
Anggaran afirmasi Kemendikbud yang diambil Rp 35 triliun, kemudian dari dana transfer (DAU, DAK) dan APBD bisa fokus pada perbaikan sekolah.
Berbeda dengan Kementerian Agama yang terpusat pengelolaan anggarannya sehingga lebih mudah melakukan pengawasan. Sebaliknya Kemendikbud walaupun dana pendidikan sudah 20 persen tapi ditransfer ke daerah. Alhasil tidak maksimal pengelolaannya.
"Begini kalau dana diotonomikan, tapi daerah belum siap. Terutama guru lebih berat lagi, karena pegawai daerah. Sementara daerah macam-macam kondisinya, tidak paham bagaimana memperlakukan guru," tandasnya. (esy/jpnn)
jpnn.com, JAKARTA -
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revitalisasi SMK Besar – Besaran, Angkat 72 Ribu Guru
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad