Nuh beralasan, temuan BPK itu belum tentu berarti telah terjadi korupsi. "Memang ada yang salah tapi tidak serta merta ada korupsinya. Makanya ada berita seperti itu kita tenang-tenang saja, yang rame hanya hawanya saja," kata Nuh di Gedung Kemendikbud, Jalan Sudirman Jakarta Selatan, Jumat (7/9).
Menurutnya, tidak semua potensi kerugian negara temuan BPK adalah korupsi karena selalu ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. "Misalnya di Universitas X mengadakan alat-alat lab senilai Rp 5 miliar. Proses pengadaan sudah, tapi waktu dilakukan audit alat ini belum dipakai. Maka dari situ bunyinya ada potensi kerugian Rp 5 miliar," kata Nuh.
Nuh melanjutkan, rekomendasi BPK biasanya agar alat dan bartang hasil pengadaan segera dimanfaatkan. Jika alat tersebut sudah dimanfaatkan, katanya, berarti potensi kerugian negara sebesar Rp 5 miliar tersebut menjadi hilang.
"Kalau dibaca awalnya serem betul ini, ada potensi kerugian Rp 5 miliar, padahal alatnya ada disitu. Belum dimanfaatkan banyak, bisa jadi teknisinya belum siap atau teknisinya baru dilatih atau ditraining sehingga belum bisa dioperasikan," ucap mantan Rektor ITS Surabaya itu.
Temuan BPK di 16 PTN terjadi di tahun 2008, saat Nuh belum menjabat sebagai Mendikbud. "Walaupun temuan itu tahun 2008, saya tidak boleh mengelak, itu tahun 2008. Harus kita jawab," tegasnya. (abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 127.788 Ha Lahan Sawah Puso
Redaktur : Tim Redaksi