jpnn.com - JAKARTA - Kepala Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya, Mikhael Dua menilai surat kepada para guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) bertanda tangan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto merupakan hal yang tak etis. Meski tak mengganggu aturan kampanye, namun Mikhael menganggap surat yang berisi ajakan memilih Prabowo itu tetap tak sesuai etika.
“Cara-cara seperti ini tentu tidak cocok lagi digunakan di era reformasi. Setiap guru punya kebebasan untuk memilih partai atau capres. Meskipun tidak melanggar aturan kampanye, cara yang digunakan itu tetap tidak etis,” kata Mikhael kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/6).
BACA JUGA: Dukung Hari Santri Nasional untuk Tunjukkan Perhatian ke Kiai
Lebih dari itu Mikhael juga menilai surat untuk para guru PNS yang dikirim secara massif itu justru akan mengganggu. Sebab, muncul keresahan di kalangan para guru PNS yang seolah-olah seperti kembali ke era Orde Baru (Orba).
Di era Orba di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang juga mertua Prabowo, para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diwajibkan memilih Golkar. Sementara kini Partai Golkar secara resmi juga mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.
BACA JUGA: Keluarga Gus Dur Ingin Temui Penulis Artikel Hinaan Prabowo
“Wajar banyak guru yang resah dan mengadu. Tentu para guru juga tak ingin cara-cara Orde Baru dipakai dalam meraih kemenangan,” pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Ekspedisi NKRI Temukan 164 Potensi Bencana di Maluku dan Maluku Utara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Prabowo-Hatta Yakin Menang di Blitar
Redaktur : Tim Redaksi