JAKARTA - Carut marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang hingga kini masih berlangsung dipertanyakan keabsahannya.
Forum guru besar, dosen dan masyarakat sipil mempertanyakan masalah ini ke hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK).
Reynald Ghazali selaku juru bicara forum guru besar dan masyarakat sipil, usai bertemu Ketua MK dan jajarannya, Rabu (24/4) di gedung MK mengatakan, ada tiga hal yang mereka pertanyakan ke MK, salah satunya adalah UN.
"Tadi kami datang untuk menanyakan, seberapa konstitusional ujian nasional pada tahun 2013 ini?," kata Reynald dalam keterangan persnya didampingi Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Riris Toha Sarumpaet, Rektor UPI, Wakil Rektor UGM, guru besar UNAIR, UI, dan ITB.
Dia menyebutkan, kedatangan forum ini ke MK bukan dalam posisi menentang pelaksanaan UN, karena dalam UU Sisdiknas, pasal 58 tentang standarisasi ujian, UN itu sendiri bertujuan untuk pemetaan.
Tapi, lanjutnya, yang terjadi dalam pelaksanaan UN saat ini adalah, anak-anak didik yang hak konstitusionalnya sama dan seharusnya dijamin UUD 1945, justru mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam pelaksanaan UN.
Diskriminasi itu bisa dilihat dalam kasus adanya peserta UN yang mendapatkan soal berbeda-beda waktunya karena penundaan, berbeda kualitas kertasnya karena ada yang difotokopi. Bahkan, ada yang lembar jawabannya harus disalinkan oleh orang lain.
"Nah, itu anak-anak didik yang mengalami diskriminasi itu, hak konstitusionalnya terjamin atau tidak, itu pertanyaannya tadi," jelas Reynald.
Bahkan yang tidak kalah penting yang mereka pertanyakan pada audiensi itu, bagaimana hak peserta UN yang mengalami diskriminasi, sementara hasilnya dijadikan sebagaima ukuran kelulusan, termasuk menjadi ukuran untuk diterima melalui jalur undangan di perguruan tinggi negeri (PTN).
Namun, tambah Reynald, dalam audiensi kali ini, hakim MK mengaku belum dalam posisi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan. Tapi semua itu akan dijadikan bahan masukan bagi MK.(fat/jpnn)
Forum guru besar, dosen dan masyarakat sipil mempertanyakan masalah ini ke hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK).
Reynald Ghazali selaku juru bicara forum guru besar dan masyarakat sipil, usai bertemu Ketua MK dan jajarannya, Rabu (24/4) di gedung MK mengatakan, ada tiga hal yang mereka pertanyakan ke MK, salah satunya adalah UN.
"Tadi kami datang untuk menanyakan, seberapa konstitusional ujian nasional pada tahun 2013 ini?," kata Reynald dalam keterangan persnya didampingi Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Riris Toha Sarumpaet, Rektor UPI, Wakil Rektor UGM, guru besar UNAIR, UI, dan ITB.
Dia menyebutkan, kedatangan forum ini ke MK bukan dalam posisi menentang pelaksanaan UN, karena dalam UU Sisdiknas, pasal 58 tentang standarisasi ujian, UN itu sendiri bertujuan untuk pemetaan.
Tapi, lanjutnya, yang terjadi dalam pelaksanaan UN saat ini adalah, anak-anak didik yang hak konstitusionalnya sama dan seharusnya dijamin UUD 1945, justru mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam pelaksanaan UN.
Diskriminasi itu bisa dilihat dalam kasus adanya peserta UN yang mendapatkan soal berbeda-beda waktunya karena penundaan, berbeda kualitas kertasnya karena ada yang difotokopi. Bahkan, ada yang lembar jawabannya harus disalinkan oleh orang lain.
"Nah, itu anak-anak didik yang mengalami diskriminasi itu, hak konstitusionalnya terjamin atau tidak, itu pertanyaannya tadi," jelas Reynald.
Bahkan yang tidak kalah penting yang mereka pertanyakan pada audiensi itu, bagaimana hak peserta UN yang mengalami diskriminasi, sementara hasilnya dijadikan sebagaima ukuran kelulusan, termasuk menjadi ukuran untuk diterima melalui jalur undangan di perguruan tinggi negeri (PTN).
Namun, tambah Reynald, dalam audiensi kali ini, hakim MK mengaku belum dalam posisi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan. Tapi semua itu akan dijadikan bahan masukan bagi MK.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ujian Nasional Di Cirebon Lancar
Redaktur : Tim Redaksi