jpnn.com, BALIKPAPAN - Hingga saat ini belum ada kejelasan soal dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim pada 2018.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan, Noor Thoha, mengatakan, pilgub terancam tertunda jika tak segera ada kepastian kapan anggaran dicairkan.
BACA JUGA: Anggaran Pilgub 2018 Belum Jelas
Pasalnya, sejumlah tahapan dan persiapan Pilgub harus sudah dilakukan.
"Harusnya bulan ini sudah dicairkan. Tetapi hingga kini anggarannya saja belum disetujui Gubernur. Kami jadi pesimistis sebagai penyelenggara bisa melaksanakan pemilihan. Informasinya bahkan anggaran diturunkan dari Rp 500 miliar ke Rp 350 miliar akibat defisit," ujar Noor Thoha, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Ketahuilah, Anggaran Paling Besar untuk TNI AL
Dia menyebut, tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus sudah dilaksanakan Juni nanti.
Selanjutnya persiapan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) juga harus dilakukan usai Pilgub.
Sebelumnya, KPU juga akan melakukan verifikasi partai politik. Hal ini akan merepotkan KPU jika Pilgub di Kaltim diundur.
"Kalau diundur pada 2019 kan tidak boleh karena ada Pilpres. Minimal di 2020 nanti baru bisa dilakukan Pilgub kalau sampai molor anggarannya dicairkan. Harusnya di awal tahun KPU sudah harus diberikan anggaran biar bisa jalan. Enggak apa-apa kalau Rp 20 miliar atau Rp 40 miliar diberikan dulu. Yang jelas harus disepakati dulu anggaran itu, " lanjutnya.
Untuk Balikpapan, KPU mengajukan anggaran Rp 30 miliar. Dengan asumsi KPU provinsi mengajukan anggaran Rp 500 miliar.
Namun, setelah dapat kabar anggaran dirasionalisasi menjadi Rp 350 miliar, kemungkinan KPU Balikpapan hanya akan memperoleh Rp 20 miliar.
"DPT (Daftar Pemilih Tetap) sudah bertambah dari pilkada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu berkisar 450 ribu DPT, sekarang bisa bertambah sampai 500 ribu DPT. Nah, ini kan berarti harus ada peningkatan anggaran. Makanya pesimistis target 75 persen angka partisipasi bisa tercapai. Kan yang dipangkas ini anggaran sosialisasi,” terangnya.
KPU melihat antara Pemprov Kaltim dan DPRD seperti setengah hati untuk melaksanakan Pilgub. Terbukti hingga kini belum ada anggaran yang ditetapkan.
"Jangan sampailah Provinsi Kaltim malu-maluin jika karena anggarannya tidak ada terus Pilgub ditunda. Ini kan agenda lima tahunan, sudah jelas. Harusnya sudah masuk dalam batang tubuh APBD, " pungkasnya. (*/rdh/rsh/k18)
Redaktur & Reporter : Soetomo