JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakui masih terdapat masyarakat yang sudah menjalani perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), tapi belum memeroleh fisik dari e-KTP dimaksud.
Namun keterlambatan menurutnya bukan disebabkan keteledoran, apalagi kelalaian. Tapi katanya, ini semata-mata terjadi lebih dikarenakan masalah teknis, mengingat pola pengucuran anggaran yang tidak sekaligus dilakukan, tapi bertahap.
“Itu juga (yang belum memeroleh e-KTP) hanya sebagian kecil. Karena anggarannya tahun ini untuk cetak juga baru turun yaitu sebesar Rp 1,49 triliun. Jadi keterlambatan karena model anggarannya begitu, tidak otomatis di awal semua. Makanya e-KTP berlaku efektif 2014 yang 172 juta e-KTP itu. Kan pencairannya bertahap sejak 2011, 2012, dan 2013,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/7).
Masalah lain, Mendagri mengaku juga mendapat keluhan masih ada warga Jakarta yang belum melakukan perekaman dengan alasan scanner atau alat rekam tidak ada di kantor camat.
“Saya tanya, selama ini ditunggu dua tahun kok nggak datang-datang. Sekarang alat itu dibawa keluar dari kantor camat untuk kita gunakan ke lapangan mengejar yang offline. Yaitu ke mall-mall atau ke pesantren. Langkah ini dilakukan karena pemerintah berusaha untuk aktif agar semua masyarakat yang wajib KTP dapat terekam,” ujarnya.
Meski begitu Gamawan menegaskan alat tersebut dibawa ke luar hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Karena itu bagi masyarakat yang belum terekam, masih dapat melakukan perekaman di kantor kecamatan. Atau di tempat-tempat keramaian dimana alat tersebut dibawa oleh petugas yang ada.(gir/jpnn)
Namun keterlambatan menurutnya bukan disebabkan keteledoran, apalagi kelalaian. Tapi katanya, ini semata-mata terjadi lebih dikarenakan masalah teknis, mengingat pola pengucuran anggaran yang tidak sekaligus dilakukan, tapi bertahap.
“Itu juga (yang belum memeroleh e-KTP) hanya sebagian kecil. Karena anggarannya tahun ini untuk cetak juga baru turun yaitu sebesar Rp 1,49 triliun. Jadi keterlambatan karena model anggarannya begitu, tidak otomatis di awal semua. Makanya e-KTP berlaku efektif 2014 yang 172 juta e-KTP itu. Kan pencairannya bertahap sejak 2011, 2012, dan 2013,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/7).
Masalah lain, Mendagri mengaku juga mendapat keluhan masih ada warga Jakarta yang belum melakukan perekaman dengan alasan scanner atau alat rekam tidak ada di kantor camat.
“Saya tanya, selama ini ditunggu dua tahun kok nggak datang-datang. Sekarang alat itu dibawa keluar dari kantor camat untuk kita gunakan ke lapangan mengejar yang offline. Yaitu ke mall-mall atau ke pesantren. Langkah ini dilakukan karena pemerintah berusaha untuk aktif agar semua masyarakat yang wajib KTP dapat terekam,” ujarnya.
Meski begitu Gamawan menegaskan alat tersebut dibawa ke luar hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Karena itu bagi masyarakat yang belum terekam, masih dapat melakukan perekaman di kantor kecamatan. Atau di tempat-tempat keramaian dimana alat tersebut dibawa oleh petugas yang ada.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konvensi Capres PD Diprediksi Jauh dari Bersih dan Santun
Redaktur : Tim Redaksi