jpnn.com, JAKARTA - Anggota Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan, pupuk bersubsidi ini masih di persimpangan jalan, dan belum menemukan tujuannya.
Menurut Akmal, anggaran pupuk bersubsidi di APBN yang beberapa tahun terakhir telah menyamai total APBN Kementerian Pertanian sudah puluhan tahun belum mewujudkan tujuannya yakni Swasembada Pangan.
BACA JUGA: Pupuk Bersubsidi Ditambah, Petani di Kudus Diminta Urus Kartu Tani
“Pupuk subsidi ini pada tahun tertentu bahkan melebihi APBN Kementan. Contoh tahun 2020, secara volume, alokasi pupuk subsidi 2020 menjadi sebanyak 8,9 juta ton atau senilai Rp 29,7 triliun. Sedangkan APBN Kementan hanya belasan triliun rupiah,” ucap Akmal dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (8/12/2020).
Besarnya anggaran Pupuk subsidi ini menurut Akmal, seharusnya memiliki nilai strategis untuk menciptakan suasana kondusif bidang pertanian kita. Tetapi bertahun-tahun berganti presiden dan berganti menteri pertanian, cita-cita bangsa ini mengembalikan kejayaannya dalam bidang agro tidak kunjung tiba. Swasembada masih dalam angan-angan bahkan kegaduhan impor pangan masih kerap terjadi.
BACA JUGA: Sulteng Dapat Tambahan Pupuk Bersubsidi 9.507 Ton untuk Oktober-November
“Untuk itu, masih pantas pupuk subsidi ini disebut masih di persimpangan jalan, sehingga perlu diluruskan,” kata Akmal.
Politikus PKS ini mengingatkan perlu meluruskan persoalan pupuk bersubsidi. Sebab, betapa besar anggaran yang digelontorkan pemerintah bertahun-tahun tanpa henti untuk kegiatan ini, tetapi percepatan kemajuan pertanian kita masih belum sesuai harapan.
BACA JUGA: Andi Akmal DPR Berharap Aspirasi Ini Dapat Didengar Pemerintah
Akmal mendorong evaluasi besar-besaran, dimulai dirunut apakah regulasinya yang kurang sesuai, pelaksanaannya serampangan, pengawasan yang lemah atau ada upaya sistematis kegiatan ini berjalan lambat.
Akmal melihat persoalan awal dimulai dari pendataan yang tidak akurat. Data ini kode awal dalam kerja implementasi pupuk subsidi ini sehingga semua teraudit dengan baik mulai dari perencanaan, produksi, distribusi hingga pengawasan.
“Celah penyimpangan pupuk subsidi ini masih sangat besar. Sulit ditemukan, tetapi nyata ini sudah menyimpang. Bukti yang paling nyata ya puluhan tahun pupuk subsidi ini ada, tetapi belum ketemu tujuannya, yakni Swasembada Pangan," tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi selatan II ini sangat berharap, panja pupuk bersubsidi yang akan segera digelar di Komisi IV DPR ini akan menemukan formula yang baik untuk perbaikan. Semua upaya harus memiliki landasan perbaikan dan pelayanan pada masyarakat. Sudah saatnya kita habisi para pemburu rente apapun kegiatannya.
“Semoga kita semua baik di DPR dan Pemerintah kompak untuk memperbaiki pola pupuk subsidi yang angkanya sangat besar setiap tahunnya. Dengan begini, seharusnya tidak kurang dari 10 tahun bila semua komitment, swasembada pangan di Indonesia ini tidak mustahil dapat diraih,” tutup Andi Akmal Pasluddin.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich