jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi berkicau lewat media sosial Twitter, perihal besaran anggaran penanganan pandemi Virus Corona (COVID-19) yang dianggarkan pemerintah.
Menurut Achsanul, pemerintah sudah 3 kali menaikkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dalam tiga bulan terakhir. Dia kemudian memerinci besaran kenaikan yang dimaksud.
BACA JUGA: Mengaku Positif Covid-19, Pria Ini Blokir Jalan Minta Dirawat RS
"Dalam 3 bulan, sudah 3 kali naik. Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp 677 triliun dan sekarang ini (akhir Juni) dinaikkan lagi menjadi Rp 905 triliun," kicau @AchsanulQosasi.
Mantan anggota DPR ini tidak menyebut sikapnya atas kenaikan anggaran dimaksud. Dia hanya menautkan sebuah tautan berita yang mengangkat judul 'Sri Mulyani Sebut Dana Penanganan Corona Naik Jadi Rp905 T'.
BACA JUGA: Soal Kenaikan Anggaran Covid-19: Hardjuno: Suka-suka Menkeu Sri Mulyani Saja
Meski demikian, dalam kicauan sebelumnya Achsanul memaparkan banyak permintaan pada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap APBN dalam program penanganan COVID-19.
"Saat ini BPK-RI sedang menyiapkan rencana pemeriksaan tersebut yang akan dilaksanakan awal Juli 2020. Bansos. Pengadaan APD & Alat test. Kartu Prakerja. BLT-DD dan BPJS. Pemeriksaan dilaksanakan serentak," twit @AchsanulQosasi.
BACA JUGA: DPR Nilai Menkeu Sri Mulyani Mulai Ngawur dan Kehilangan Arah
Menurut Achsanul, ada tiga program pemerintah yang banyak disorot masyarakat. Yakni, pelaksanaan program bantuan sosial, pengadaan alat pelindung diri dan program kartu prakerja.
"@bpkri akan menyiapkan tim besar dalam bentuk 'Pemeriksaan Tematik', dengan melibatkan semua Auditorat Keuangan Negara (AKN) yang ada di BPK-RI. Pemeriksaan kemungkinan membutuhkan waktu 90 hari," kicaunya.
Achsanul berharap semua kementerian/lembaga terkait dalam program penanganan Covid-19 mempersiapkan diri menghadapi audit yang akan dilakukan BPK.
Menurutnya, ada delapan kementerian/lembaga sebagai pelaksana program. Kemudian ditambah provinsi, kabupaten/kota terkait.
"Diharapkan kepada semua K/L yang terlibat dalam program tersebut, agar mempersiapkan diri. Kami juga berharap informasi dari masyarakat disampaikan kepada kami sebagai masukan dalam melaksanakan program dimaksud," tulisnya.(gir/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang