jpnn.com - JAKARTA--Kebijakan pemerintah memangkas anggaran seluruh kementerian/lembaga berdampak pada berkurangnya pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS, TNI/Polri.
Menurut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, total unit hunian yang rencananya dibangun tahun ini adalah 112.992 rumah. Jumlah itu berkurang sekira 2.418 menjadi 110.574 unit karena penghematan anggaran.
BACA JUGA: Mata Topiah Hampir Buta Dihajar Ivan Haz
Adapun rincian penghematan berdasarkan kegiatan berupa pengurangan volume rumah susun sebanyak 1.184 unit (Rp 110 M), rumah khusus berkurang 444 unit (Rp 47 M), program peningkatan kualitas rumah swadaya berkurang 790 unit (Rp 12 M).
Selain itu, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebanyak 17.000 unit (Rp 152,3 M) dan dukungan manajemen dan perencanaan seperti operasional dan gaji berkurang Rp 32,9 M.
BACA JUGA: Ajukan Tito, Jokowi Dianggap Bikin Terobosan
"Adanya pengurangan volume rusun dan rusus selain penghematan juga karena penyesuaian tipologi dan harga satuan," kata Syarif dalam raker Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, Rabu (15/6).
Khusus untuk penambahan anggaran APBN - P 2016 sebesar Rp 800 miliar, lanjutnya, akan digunakan untuk percepatan pembangunan rumah susun atlet Kemayoran.
BACA JUGA: Pemberi Uang ke Damayanti Ungkap Otak Penyuapan
“Pembangunan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak 2016 - 2017 sebanyak 10 tower," imbuhnya.
Pagu awal anggaran yang dikelola oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp 7,697 triliun dan dilakukan penghematan Rp 355,3 miliar. Namun dalam rangka mendukung Asian Games 2018 mendapat tambahan anggaran Rp 800 miliar sehingga total pagu akhir Rp 8,12 triliun. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mabes Polri Pelit Bicara soal Tito, Apalagi terkait Wakapolri
Redaktur : Tim Redaksi