jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sulawesi Tengah Muhammad Rizal mengatakan anggaran efisiensi energi sangat berguna bagi berbagai aspek, seperti rekonstruksi korban bencana alam di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Muhammad Rizal dalam dialog publik 'Subsidi Tepat Sasaran untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Daerah Pasca Bencana', beberapa waktu lalu, di Cafe Fekon Universitas Alkhairaat, Kota Palu.
Menurut Rizal, tanpa percepatan rekonstruksi, wilayah itu akan tertinggal dan mengancam kesejahteraan rakyatnya.
"Anggaran percepatan itu dapat berasal dari anggaran efisiensi subsidi bahan bakar di mana anggaran tersebut sejatinya untuk kalangan masyarakat miskin," kata Rizal dalam keterangan yang dikutip, Senin (2/1).
BACA JUGA: LaNyalla: Energi Terbarukan Harus Meringankan, Bukan Menambah Beban Rakyat
Rizal menyebutkan pembangunan untuk daerah seusai bencana alam harus menjadi prioritas pemerintah pusat agar pemerataan pembangunan tercapai.
"Jika tidak menjadi prioritas, tentu daerah pasca bencana akan tertinggal dibanding dengan daerah-daerah lain karena startnya berbeda, berawal dari kondisi minus," katanya.
BACA JUGA: Mitigasi Risiko Ekonomi 2023, Pemerintah Harus Fokus Jaga Ketahanan Pangan dan Energi
Namun, percepatan di daerah pascabencana menelan anggaran yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, anggaran rekonstruksi bisa didapat dari anggaran efisiensi subsidi bahan bakar.
“Sekali lagi ini dengan syarat, subsidinya harus tepat sasaran terlebih dahulu. Harus ada efisiensi subsidi bahan bakar dulu, baru itu ada selisihnya untuk percepatan pembangunan di daerah pascabencana. Dengan format ini ada pemerataan pembangunan.” terang Rizal.
Perwakilan dari Sindikasi Muda Indonesia Muhammad Fakhri mengatakan perlu kesadaran bersama terkait pentingnya subsidi bahan bakar dilakukan secara tepat sasaran.
“Ada semacam pengetahuan umum kalau Pemerintah menaikan harga bahan bakar, negara tidak prorakyat. Padalah masalahnya bukan di situ, masalahnya adalah, bahan bakar yang telah disubsidi diterima oleh yang berhak atau tidak?" paparnya.
Anggaran subsidi bahan bakar dari APBN menanggung sebagian kecil masyarakat miskin dan sebagian besar masyarakat mampu, sehingga tanggungan subsidi sangat besar.
Menurut Fakhri, untuk mengatasi masalah ini perlu kesadaran dan upaya dari semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Pemerintah maupun perusahaan distributor bahan bakar bersubsidi tengah mencanangkan formula penyaluran supaya tepat sasaran.
"Kami melihat sekarang ada inovasi MyPertamina misalnya, agar bahan bakar minyak bersubsidi dapat diterima hanya oleh yang berhak," jelasnya.
Terobosan itu sangat bagus dan menjadi inovasi yang baik yang harus didukung karena akan membuahkan efesiensi subsidi BBM dalam APBN. (mcr10/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul