BATAM - Pemko Batam memangkas anggaran pembangunan jalan dan drainase sampai Rp5,1 miliar tahun ini. Namun, di sisi lain anggaran rumah tangga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam justru ditambah dari Rp3,2 miliar menjadi Rp4,5 miliar atau naik sekitar Rp1,2 miliar lebih.
Anggaran itu termaktub dalam kebijakan umum anggaran dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APDB Perubahan Kota Batam 2012. Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam dalam APBD murni tahun ini sebesar Rp92,4 miliar tapi dalam APBD P, terjadi pengurangan hingga Rp5,1 miliar atau hanya sekitar Rp87,3 miliar.
Akibatnya, sejumlah proyek fisik yang berhubungan langsung dengan infrastruktur jalan dan drainase Kota Batam dipangkas habis-habisan. Berdasarkan APBD murni ada enam wilayah peningkatan jalan dengan anggaran bervariatif yang rata-rata dipangkas di rencana APBD P hingga Rp1 miliar.
Anggaran pembangunan jalan dan pemeliharaan berkala juga dipangkas dari sekitar Rp5,5 miliar menjadi Rp5 miliar saja. Pemangkasan juga dilakukan di proyek pengendalian banjir serta perbaikan jaringan pengamanan. Total anggarannya di APBD murni sekitar Rp7,0 miliar dikurangi menjadi Rp6,5 miliar.
Penganggaran untuk kebutuhan langsung masyarakat ini kontradiksi dengan besaran anggaran yang diusulkan Pemko untuk belanja di sekretariat daerah.
Dalam dokumen KUA PPAS APBD P 2012 itu, Pemko menaikan belanja sekda dari Rp179,6 miliar menjadi Rp184,8 miliar atau naik Rp5,1 miliar.
Salah satu yang paling menyolok adalah anggaran kebutuhan rumah tangga dan administrasi pimpinan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang naik Rp1,2 miliar dari APBD murni yang hanya Rp3,2 miliar.
Jika disetujui nantinya, anggaran untuk kebutuhan Ahmad Dahlan dan Rudi serta Sekda Agussahiman dalam APBD P nanti sebesar Rp4,5 miliar.
Selain itu, anggaran untuk peningkatan pelayanan keprotokolan 3 pejabat tinggi di Pemko Batam ini juga melonjak drastis hingga Rp3,2 miliar.
Di APBD murni 2012 anggaran pelayanan keprotokolan hanya Rp6,6 miliar tapi dalam APBD P diusulkan naik menjadi Rp9,8 miliar. Kenaikan ini tentunya memukul perasaan masyarakat yang selalu was-was dengan kondisi jalan rusak, banjir yang tak pernah teratasi maupun minimnya jumlah sekolah dan fasilitas kesehatan.
Menanggapi hal ini, anggota badan anggaran DPRD Batam dari PDI Perjuangan Nuryanto menyatakan, usulan platform anggaran ini sangat tidak masuk akal karena seharusnya belanja publik itu harus lebih besar dari belanja pegawai. "Ini belum dibahas tim banggar. Tapi saya akan tarung dalam pembahasan untuk masalah ini," ujar Nuryanto.
Menurutnya, Dewan akan mengedepankan azas kepatutan dan logika untuk menetapkan usulan anggaran yang disampaikan pemko. "Sah-sah saja pemko usulkan platform anggaran dalam KUA PPAS seperti ini. Tapi yang jelas ini tidak masuk akal," tegasnya.
Senada dengan Nuryanto, anggota banggar DPRD lainnya Helmy Hemilton mengatakan platform anggaran harusnya berorientasi pada penghematan untuk kebutuhan-kebutuhan pejabat di Pemko termasuk Dewan.
"Duit rakyat itu harus dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Kalau proyek yang langsung ke masyarakat kita pangkas, artinya kita telah menyakiti mereka," ujar Helmy.
Penghematan anggaran untuk pejabat menurut politisi Partai Demokrat ini sejalan dengan program penghematan nasional yang digencarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Helmy mengatakan, pejabat daerah harusnya menahan diri untuk berhemat dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan memboroskan anggaran.(spt/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaji 13 Pemda Keerom Mulai Dibayar
Redaktur : Tim Redaksi