jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Sosial TA 2022 sebesar Rp 78,2 Triliun.
Tahun depan, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan memberi perhatian penting pada program-program pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan dampak pandemi yang memicu peningkatan angka kemiskinan.
BACA JUGA: Komisi VIII DPR Dukung Peningkatan Anggaran Kemensos
Secara umum, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI tersebut, anggota dewan sangat mengapresiasi kinerja dan program kerja Mensos. Penambahan anggaran untuk Program Sembako dan bantuan untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu, menjadi isu yang banyak disinggung dan mendapat apresiasi positif.
Anggota Komisi VIII DPR dari Partai Demokrat Dr H Achmad MSi menyatakan, setuju dengan pemberdayaan sosial yang dinilai sangat dirasakan manfaatnya dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diintegrasikan dengan lingkungan masyarakat.
BACA JUGA: Berpartisipasi Aktif Kawal Bansos, 143 Penegak Hukum Terima Penghargaan dari Kemensos
“Untuk tahun 2022 Rutilahu tidak fisik lagi, tapi diintegrasikan dengan karakter masyarakat yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi seperti di kampung nelayan, serta untuk anak yatim dengan program yang berkelanjutan,” katanya.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto penyetujui pagu anggaran Kemensos 2022 Rp 78.256.327.121.000.
BACA JUGA: Kemensos Berikan Perlindungan kepada 4 Jutaan Anak Yatim Piatu
Adapun satker Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pemberdayaan Sosial, Rehabiliasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penangann Fakir Miskin, serta Badiklit Pensos.
Mensos Risma menyatakan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk menjadi salah satu ujung tombak pengentasan kemiskinan.
Pada 2021 ini kan dikembangkan menjadi 6000 unit, karena standarnya berubah dari Rp 15 juta jadi Rp 20 juta per unit.
“Sebetulnya konsep yang kami ingin bangun bagi warga miskin jika rumahnya sudah diperbaiki tetap saja miskin cuma berubah menjadi lebih bagus, maka dilanjutkan pemberdayaan ekonomi sebab permasalahan terkadang membutuhkan aksesibilitas infrastruktur lingkungan,” kata Mensos.
Kementerian Sosial memastikan warga miskin bisa terpenuhi semua kebutuhan dasar meskipun dengan fasilitas sederhana. Tapi di saat bersamaan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, salah satunya dengan cara meningkatkan pendapatan mereka.
Dalam bagian lain, Mensos menyatakan, Kemensos telah berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi, misalnya di beberapa wilayah di Asmat, Papua.
Di wilayah ini, pemberdayaan ekonomi menyasar para nelayan dengan dukungan berupa pengembangan usaha yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk koperasi.
“Di sana sudah ada pemberdayaan bagi nelayan seperti memberikan bantuan alat menangkap ikan yang lebih memadai, memberikan bantuan untuk peternakan ayam dan ayam petelur, serta men-support usaha kios dan koperasi sembako yang dikelola oleh penerima bantuan,” katanya.
Sedangkan, untuk program perlindungan sosial bagi anak yatim tahun 2022 menyasar seluruh anak yatim.
Tetapi untuk tahun ini hanya bagi anak yatim yang terdampak Covid-19 melalui Program ATENSI dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
“Pagu ATENSI untuk anak yatim 2022 diusulkan Rp 11,2 triliun. Tetapi untuk 2021, dialokasikan Rp 2,3 miliar bantuan untuk anak yatim," kata dia.
Menurut Risma, hal itu karena mereka kehilangan orangtua akibat Covid-19.
Kemensos akan membantu mereka bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan mengefektifkan balai-balai, khususnya bagi anak yatim yang tidak ada yang merawat.
Tahun depan, Kemensos akan mengusulkan bantuan untuk seleruh anak yatim. Kemensos menekankan dalam menyalurkan bantuan untuk kemandirian ekonomi mereka.
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia