jpnn.com - JAKARTA-Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata masih sangat jauh dari yang dibutuhkan. Tidak tanggung-tanggung kekurangannya mencapai triliunan rupiah.
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, uang tersebut rencananya akan digunakan untuk persiapan pilkada tahun 2017 dan 2018 serta Pemilu 2019. "Kalau itu tidak dianggarkan sekarang sementara kegiatannya itu 2017 ya sangat berpotensi kegiatan-kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan," ujarnya, Jumat (17/6).
BACA JUGA: Bikin Malu! Kasus Pemerkosaan Oleh Polisi Marak, Ini Daftarnya
Arief mengatakan, anggaran tambahan itu harus segera disediakan karena proses kegiatan untuk tiga pemilu tersebut harus sudah dimulai pada 2017. Adapun untuk Pilkada 2017, persiapannya sudah dimulai sejak 2016 ini.
Disebutkan Arief, anggaran itu rencananya akan dipakai untuk tahapan tiga kegiatan pemilu seperti proses verifikasi peserta pilkada. "Untuk Pilkada 2018 mungkin bulan 5-6 sudah dimulai (tahapan, red), bulan 7-8 verifikasi partai sudah mulai," imbuhnya.
BACA JUGA: IPW: Kebiri Polisi Pemerkosa!
Ketua KPU Husni Kamil Manik juga mengatakan hal senada. Menurut dia, KPU membutuhkan tambahan anggaran setidaknya sebesar Rp 1,02 triliun lagi dari anggaran yang diputuskan sebesar Rp 1,93 triliun. Tambahan anggaran itu untuk mendanai tahapan-tahapan Pilkada 2017 dan 2018, serta Pilpres-Pileg 2019.
Husni mengatakan, anggaran yang diterima KPU pada tahun 2017 kecil sekali. Sementara ada tahapan-tahapan pemilu yang saling berhimpitan pada tahun tersebut. Oleh sebab itu, KPU kini berupaya agar bisa ada penambahan. "Dalam pagu indikatif sekarang, itu belum termasuk biaya pilkada serentak," tutupnya. (aen/dil/jpnn)
BACA JUGA: Kasihan..Minta Ganti Rini? Belum, Pengin BG Kapolri? Nggak Dikasih
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Hanif Ingatkan Perusahaan yang Lalai Bayar THR
Redaktur : Tim Redaksi