jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikeras munculnya anggaran lem Aibon Rp 82 miliar dalam KUA-PPAS adalah akibat lemahnya sistem e-budgeting. Karena itu, dia menyesalkan masalah ini diungkap ke publik.
"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan (diviralkan). Insya Allah nanti segera beres," kata Anies, Minggu (3/11).
BACA JUGA: Anggaran Lem Aibon Rp 82 M Terungkap, Relawan Anies Kritik PSI
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengatakan pihaknya telah menyiapkan sistem e-budgeting lebih pintar dari sistem warisan pemimpin sebelumnya. Salah satu contoh kemampuan dari sistem terbaru itu adalah mampu mengecek detail anggaran hingga komponen yang tidak perlu dicek secara manual oleh manusia.
Sistem yang akan digunakan pada Januari 2020 itu diharapkan dapat membuktikan pembuatan anggaran di DKI Jakarta memiliki proses yang transparan. Sehingga tidak ada lagi anggaran lem Aibon dengan harga fantastis.
BACA JUGA: Dua Pejabat DKI Mundur, Pembocor Anggaran Lem Aibon: Yang Enggak Transparan Itu Gubernur Anies
"Di dalam semua organisasi. Selalu ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua itu," kata Anies.
Sistem yang sudah ditingkatakan (upgrade) itu menurut Anies, akan berbeda dari sistem saat ini digunakan dalam perancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2019 yang memiliki banyak celah penyelewengan.
BACA JUGA: Tolong Jelaskan, Untuk Apa Beli Lem Aibon Rp82,8 Miliar?
"Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," kata Anies. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil