JAKARTA--Anggota Komisi II DPR Harun Al Rasyid memertanyakan renovasi di lingkungan Sekretariat Negara (Setneg) yang nilainya mencapai Rp80 miliar. Termasuk renovasi di lima istana negara, Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta dan Bali. "Bukan membandingkan nilainya dengan di DPR," tegasnya saat rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Setneg Sudi Silalahi, Selasa (24/1), di Jakarta.
Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari media. Dia berharap masalah itu bisa diclearkan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di publik. Mensesneg Sudi Silalahi, kemudian memersilahkan kepada Sekretaris Mensesneg Lambock V Nahattands untuk memberikan penjelasan.
Lambock menegaskan, total semua biaya untuk renovasi itu adalah Rp 72,852,000.000. "Jadi tidak sebesar itu (Rp80 miliar). Itu sudah termasuk untuk lima istana, renovasi, bangun kantor di lingkungan Kementerian (Sesneg) dan renovasi rumah negara, itu semua," katanya.
Jadi, kata dia, kalau dikatakan itu seolah-olah untuk istana negara saja, dan kantor Sesneg saja tidak benar. Lambock mengatakan semua renovasi di lima istana negara atas dasar rekomendasi instansi terkait."Pengembangan di lima istana sudah mendapat rekomendasi instansi terkait yakni Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum," kata Lambock.
Seperti diketahui, lanjut dia, lima bangunan istana itu sudah berusia tua dan mempunyai nilai sejarah. "Makin tua bangunan, makin besar biaya merenovasinya. Ketimbang di kemudian hari nanti mengeluarkan biaya besar, maka Kemensesneg menganggarkan biaya itu (sekarang)," ungkap Lambock.
Apalagi, kata dia, ketimbang jika istana itu rusak di kemudian hari dan menjadi berita lalu Kemensesneg yang disalahkan maka pihaknya melakukan rencana renovasi itu sekarang."Kalau kemudian hari terjadi nanti dipertanyakan kenapa dari dulu tidak dianggarkan untuk itu. Mengapa rusak dulu baru direnovasi," katanya.
Di Kemensesneg, lanjut dia, ada beberapa renovasi dan pengembangan yang dilakukan. Pertama, dibutuhkan pengembangan gedung misalnya di Jalan Veteran nomor 3 yang awalnya dibutuhkan enam tingkat tapi sekarang belum sampai tingkat 6.
Begitu juga Gedung Serbaguna di Jalan Veteran atau di lingkungan Sesneg. Itu semua, tegasnya, sudah direkomendasikan oleh BPK agar segera dibangun tempat arisp di Sekretariat Militer Presiden. "Kami melaksanakan rekomendasi ini," ungkapnya.
Ia mengatakan, kebutuhan gedung Sesneg sebagai kantor dan kebutuhan pejabat negara, dikelola Kemensesneg. Seperti di Gatot Subroto, Kuningan, Slipi dan Kemayoran. "Semua di bawah pengelolaan Kemensesneg," tegasnya.
Menurutnya, renovasi yang dilakukan tidak tidak ada tujuan untuk menjadi mewah. "Tapi supaya layak huni," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembelian Leopard Belum Final
Redaktur : Tim Redaksi