jpnn.com - SENTANI - Pemerintah Kabupaten Jayapura akan membayarkan hak-hak para guru di daerah itu. Pemkab melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura bahkan telah menganggarkan Rp 11 miliar untuk membayar hak-hak guru pada Januari 2025 ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Hermanus Kensimai mengatakan hal ini menyusul adanya pembayaran tunjangan profesi guru atau non-sertifikasi triwulan III dan IV 2024, uang lauk pauk (ULP) tujuh bulan 2023-2024, tunjangan khusus guru 3T triwulan III dan IV 2024, kekurangan gaji guru PPPK, dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang belum terbayarkan.
BACA JUGA: Hasil Seleksi PPPK Guru Tahap 1 Diumumkan, 318 Pelamar Lulus, Masih Ada Sisa Formasi
“Guru-guru untuk bersabar karena proses pembayaran segera dilakukan dalam bulan ini untuk semua hak guru-guru yang selama ini dituntut,” katanya di Sentani, Selasa (7/1).
Sesuai arahan Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa, kata dia, bahwa hak-hak guru atau aparatur sipil negara (ASN) baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus dibayarkan. “Untuk itu kami memohon supaya guru-guru bersabar karena proses pembayaran sedang berlangsung,” ujarnya.
Dia menjelaskan berdasarkan tujuh surat perintah membayar atau SPM yang masuk maka akan segera diproses hak-hak guru yang belum terbayarkan pada 2024.
“Sebenarnya ada sebagian guru yang telah terbayarkan hak-hak mereka pada 2024, akan tetapi kekurangan anggaran sehingga tidak dapat dibayarkan sekaligus, akhirnya baru dibayarkan bulan ini,” katanya.
BACA JUGA: Hak-hak Guru PPPK Sudah Setara PNS, tetapi SK Pengangkatan Terlambat
Dia menambahkan proses pembayaran hak-hak guru langsung ke setiap rekening dengan menggunakan Bank Papua. “Jadi, kami selama ini proses pembayaran hak guru maupun ASN di Kabupaten Jayapura selalu melalui Bank Papua,” ujarnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi