JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi untuk Penguatan Sarana Prasarana (POPSP) Polri tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,8 triliun. Menurutnya, sangat banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli.
Harga kuda yang akan dibeli Polri misalnya mencapai Rp 468 juta perekor. Harga anjing Rp 150 juta perekor, perahu karet Rp 156 juta perunit, laptop Rp 28 juta perunit, eksternal hardisk Rp 7 juta, kendaraan SAR darat Rp 2,7 miliar perunit dan lain-lain.
Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit.
Anggaran Proyek POPSP itu sendiri di luar anggaran Polri tahun 2013 sebesar Rp 43,4 triliun. Proyek POPSP ini merupakan anggaran tambahan yg sudah disetujui DPR pada November 2012 lalu.
Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. "Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP," kata Neta, Selasa (22/1).
IPW mengimbau KPK segera mengawasi proyek POPSP ini secara ketat, dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi. Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR ikut cawe-cawe dalam proyek ini.
Selain itu proyek senilai Rp 1,8 triliun ini tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal maupun eksternal Polri. "Dari pendataan IPW selama ini cukup banyak proyek pengadaan di Polri yang bersifat mubazir, padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar rupiah," kata Neta. (boy/jpnn)
Harga kuda yang akan dibeli Polri misalnya mencapai Rp 468 juta perekor. Harga anjing Rp 150 juta perekor, perahu karet Rp 156 juta perunit, laptop Rp 28 juta perunit, eksternal hardisk Rp 7 juta, kendaraan SAR darat Rp 2,7 miliar perunit dan lain-lain.
Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Untuk perahu karet Polri akan membeli 200 unit.
Anggaran Proyek POPSP itu sendiri di luar anggaran Polri tahun 2013 sebesar Rp 43,4 triliun. Proyek POPSP ini merupakan anggaran tambahan yg sudah disetujui DPR pada November 2012 lalu.
Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. "Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP," kata Neta, Selasa (22/1).
IPW mengimbau KPK segera mengawasi proyek POPSP ini secara ketat, dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi. Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR ikut cawe-cawe dalam proyek ini.
Selain itu proyek senilai Rp 1,8 triliun ini tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal maupun eksternal Polri. "Dari pendataan IPW selama ini cukup banyak proyek pengadaan di Polri yang bersifat mubazir, padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar rupiah," kata Neta. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banjir Besar Masih Mengancam
Redaktur : Tim Redaksi