JAKARTA - DPD Partai Demokrat DKI Jakarta meminta agar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tidak turut memperkeruh suasana politik terhadap Partai Demokrat. Terutama, terkait pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat,R Adjeng Ratna Suminar yang mengatakan ke media bahwa Dewan Pembina telah menggelar rapat guna membahas calon pengganti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sehari sebelum digelarnya Rapat Dewan Pembina bersama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY di Cikeas beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasar dan hanya memperkeruh kondisi politik serta melemahkan konsolidasi di internal partai. “Kami selaku kader Partai Demokrat merasa prihatin, seharusnya kita dalam kondisi seperti ini jadi satu, ini justeru malah diperkeruh dengan pernyataan-pernyataan yang tidak benar sama sekali,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Irfan Gani kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/1).
Pernyataan-pernyataan terkait adanya upaya pergantian Anas selaku Ketum Demokrat oleh anggota Dewan Pembina, kata Irfan Gani, justeru bertolakbelakang dengan perintah Ketua Dewan Pembina Demokrat, SBY. Dimana SBY selalu meminta agar seluruh kader Demokrat melakukan kerja-kerja politik yang cerdas serta memperkuat konsolidasi di internal partai. Terlebih, derasnya gempuran politik ke Partai Demokrat akhir-akhir ini.
Partai Demokrat juga sepakat menjadikan hukum sebagai panglima dan menghormati setiap proses hukum yang berjalan. Namun, anggota Dewan Pembina jangan sampai mendahului proses dan kepastian hukum yang sedang berjalan yang menyeret-nyeret nama sejumlah politisi Demokrat.
“Tapi, anggota Dewan Pembina jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar prinsip hukum, kami prihatin memang atas kondisi akhir-akhir ini dan kami juga hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Irfan Gani.
Irfan Gani mengatakan sejauh ini pernyataan yang dilontarkan sejumlah anggota Dewan Pembina kepada media terkait adanya rapat Dewan Pembina yang membahas soal pergantian Ketum, tidaklah benar sama sekali. Bahkan, hal itu telah ditegaskan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie. Oleh karena itu, sebaiknya, Ketua Dewan Pembina memberikan sanksi tegas kepada anggota Dewan Pembina yang menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar tersebut serta memperkeruh kondisi internal partai.
“Kami meminta Ketua Dewan Pembina mengevaluasi keberadaan anggota Dewan Pembina yang telah memperkeruh kondisi di internal partai ini, diberi sanksi tegas,” kata Irfan Gani.
Irfan Gani menambahkan, sebagai anggota DPR, sebaiknya Adjeng Ratna Suminar fokus pada kerja-kerja di parlemen sebagai wakil rakyat. Tidak melontarkan pernyataan atau isu yang sama sekali tidak dikuasai dan diketahui kebenarannya. “Sebagai anggota DPR, Adjeng sebaiknya fokus saja pada kerja-kerja di DPR, mengurusi konstituennya,” katanya.
Terpisah, Wakil Direktur Eksekutif Bidang SDM DPP Partai Demokrat, Muhammad Rahmad mengatakan DPP bisa saja merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan partai untuk memeriksa anggota Dewan Pembina yang membahas persoalan pergantian Ketua Umum Partai Demokrat. Pasalnya, hal itu jelas telah melanggar etika sebagai kader Demokrat. AD/ART partai sendiri telah jelas menyebutkan bahwa tugas Dewan Pembina adalah sebagai pengarah dan Pembina dalam menjaga nilai-nilai dan ideologi perjuangan partai sesuai visi dan misi Partai Demokrat.
“Bukan untuk mengganti atau membicarakan pergantian Ketua Umum, tugas itu ada pada Majelis Tinggi yang dipimpin Bapak SBY dibantu Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas,” ujarnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nama Calon Pengganti Anas Sudah di Kantong SBY
Redaktur : Tim Redaksi