MEDAN-Setelah mengalami tarik ulur jadwal akhirnya pelantikan Gatot Pujo Nugroho ditetapkan hari ini, Kamis (28/2).
Pelantikan yang rencananya digelar mulai pukul 14.00 WIB itu akan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Anggota DPRD Sumut pun direncanakan hadir dan masing-masing akan mendapatkan Rp3 juta untuk agenda tersebut.
“Ada 300 undangan. 100 untuk para anggota dewan, sedangkan sisanya untuk tokoh masyarakat, baik di Medan, Sumut, dan Jakarta. Dana untuk anggota dewan sekitar Rp3 juta per orang. Sedangkan sisanya akan ditanggung sendiri," jelas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Sekwan SU), Ridwan Tarigan, kemarin.
Ridwan mengatakan proses pelantikan di Jakarta nantinya tidak berbeda seperti di Medan. Tetap akan dilakukan rapat paripurna oleh anggota DPRD Sumut. "Hanya saja, tidak membutuhkan quorum. Walaupun begitu, kita mengharapkan kehadiran seluruh anggota DPRD," ujarnya.
Fraksi PDIP, PAN, dan Demokrat Absen
Beberapa fraksi di DPRD Sumut memang menyatakan tidak akan menghadiri pelantikan Gatot. Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Budiman Nadadap menyampaikan bahwa Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) DPRD Sumut tidak menolak pelantikan Gatot, hanya saja lokasi pelantikan yang jadi masalah. "Kami ingin pelantikan diadakan di Sumut bukan di Jakarta," ujar Budiman.
Ia menjelaskan bahwa di Sumut kondusif, jadi tidak perlu ke Jakarta. Apalagi menurut Budiman hal tersebut hanya menghamburkan uang rakyat. "PDI-P tidak mempengaruhi fraksi-fraksi lain di DPRD Sumut untuk tidak menghadiri pelantikan tersebut," tegas Budiman.
Persis dengan PDIP, sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut, Muslim Simbolon pun menyatakan faktor lokasi pelantikan yang tidak mereka setujui. "Jika Gubernur Sumut dilantik di Jakarta, sama saja dengan Presiden RI dilantik di New York," ujarnya.
Sementara anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Sopar Siburia menyampaikan jadwal yang mendadak juga menjadi alasan pihaknya untuk tidak menghadiri pelantikan Gatot. "Inikan peristiwa bersejarah, jadi sebenarnya harus dihadir, tapi karena perencanaan yang tidak rapi malah kami tidak dapat hadir," ujar Sopar.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga politisi Golkar, Chaidir Ritonga, memastikan Gatot akan dilantik di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, oleh Mendagri Gawan Fauzi.
"Setelah selesai syarat yang harus dipenuhi sesuai permintaan Badan Musyawarah DPRD Sumut pada rapat tanggal 26 Februari, maka dipastikan Gatot dapat dilantik pada 28 Februari 2013 di Jakarta," ujarnya.
Dia juga menyampaikan bahwa semua anggota DPRD Sumut, Pimpinan SKPD, Ketua DPRD se-Sumut, serta wali kota dan bupati se-Sumut sudah diundang. Hanya saja jika sedang menjalankan kegiatan baik itu kampanye maupun kunjungan kerja ke daerah, maka ketidakhadiran tidak akan jadi masalah.
“Ini kan Paripurna Istimewa jadi ya tidak perlu kehadiran seluruh anggota. Yang pasti seluruh anggota DPRD Sumut telah difasilitasi terkait undangan pelantikan Gatot tersebut,” jelasnya.
Ia juga menginformasikan bahwa anggota komisi E DPRD Sumut yang berjumlah 22 orang telah berada berada di Jakarta karena sedang melakukan kunjungan kerja. Jadi tinggal memobilisasi anggota DPRD Sumut yang berjumlah 80 orang.
Dari Jakarta Mendagri memastikan diri akan melantik Gatot. "Rencananya besok (hari ini, Red). Kita tinggal menunggu fax," terang Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin (27/2).
Meski acara ini tergolong mendadak, Gamawan mengaku tidak masalah dan persiapan untuk acara pelantikan bisa dikebut. "Kalau nanti fax datang dari Medan, ya kita siapkan malam ini (kemarin, Red)," ujar mantan gubernur Sumbar itu.
Seperti diketahui, acara pelantikan Gatot harus dilakukan di depan sidang paripurna istimewa DPRD Sumut. Untuk acara pelantikan, kehadiran anggota dewan tidak harus memenuhi quorum.
Selain para pimpinan dan anggota DPRD, acara pelantikan biasanya juga mengundang jajaran Muspida untuk hadir. Antara lain Pangdam, Kapolda, Kajati, dan para bupati/walikota, termasuk biasanya tokoh masyarakat.
Mengenai dipilihnya Jakarta sebagai lokasi pelantikan, sebelumnya Gamawan sudah menjelaskan alasannya. Mantan bupati Solok dua periode itu mengatakan, jika pelantikan digelar di Medan, bisa muncul anggapan dirinya tidak netral atau berpihak ke Gatot, karena saat ini masih dalam masa kampanye pilgub Sumut.
"Nanti dikira mendagri tidak adil, tidak netral, mempengaruhi karena ini masih masa kampanye. Kalau saya sarankan, berdasarkan masukan banyak pihak, ya sebaiknya dilantik di Jakarta. Kita siap," ujar Gamawan Fauzi. (ram/mag-5/sam/jpnn)
Pelantikan yang rencananya digelar mulai pukul 14.00 WIB itu akan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Anggota DPRD Sumut pun direncanakan hadir dan masing-masing akan mendapatkan Rp3 juta untuk agenda tersebut.
“Ada 300 undangan. 100 untuk para anggota dewan, sedangkan sisanya untuk tokoh masyarakat, baik di Medan, Sumut, dan Jakarta. Dana untuk anggota dewan sekitar Rp3 juta per orang. Sedangkan sisanya akan ditanggung sendiri," jelas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Sekwan SU), Ridwan Tarigan, kemarin.
Ridwan mengatakan proses pelantikan di Jakarta nantinya tidak berbeda seperti di Medan. Tetap akan dilakukan rapat paripurna oleh anggota DPRD Sumut. "Hanya saja, tidak membutuhkan quorum. Walaupun begitu, kita mengharapkan kehadiran seluruh anggota DPRD," ujarnya.
Fraksi PDIP, PAN, dan Demokrat Absen
Beberapa fraksi di DPRD Sumut memang menyatakan tidak akan menghadiri pelantikan Gatot. Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Budiman Nadadap menyampaikan bahwa Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) DPRD Sumut tidak menolak pelantikan Gatot, hanya saja lokasi pelantikan yang jadi masalah. "Kami ingin pelantikan diadakan di Sumut bukan di Jakarta," ujar Budiman.
Ia menjelaskan bahwa di Sumut kondusif, jadi tidak perlu ke Jakarta. Apalagi menurut Budiman hal tersebut hanya menghamburkan uang rakyat. "PDI-P tidak mempengaruhi fraksi-fraksi lain di DPRD Sumut untuk tidak menghadiri pelantikan tersebut," tegas Budiman.
Persis dengan PDIP, sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut, Muslim Simbolon pun menyatakan faktor lokasi pelantikan yang tidak mereka setujui. "Jika Gubernur Sumut dilantik di Jakarta, sama saja dengan Presiden RI dilantik di New York," ujarnya.
Sementara anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Sopar Siburia menyampaikan jadwal yang mendadak juga menjadi alasan pihaknya untuk tidak menghadiri pelantikan Gatot. "Inikan peristiwa bersejarah, jadi sebenarnya harus dihadir, tapi karena perencanaan yang tidak rapi malah kami tidak dapat hadir," ujar Sopar.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga politisi Golkar, Chaidir Ritonga, memastikan Gatot akan dilantik di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, oleh Mendagri Gawan Fauzi.
"Setelah selesai syarat yang harus dipenuhi sesuai permintaan Badan Musyawarah DPRD Sumut pada rapat tanggal 26 Februari, maka dipastikan Gatot dapat dilantik pada 28 Februari 2013 di Jakarta," ujarnya.
Dia juga menyampaikan bahwa semua anggota DPRD Sumut, Pimpinan SKPD, Ketua DPRD se-Sumut, serta wali kota dan bupati se-Sumut sudah diundang. Hanya saja jika sedang menjalankan kegiatan baik itu kampanye maupun kunjungan kerja ke daerah, maka ketidakhadiran tidak akan jadi masalah.
“Ini kan Paripurna Istimewa jadi ya tidak perlu kehadiran seluruh anggota. Yang pasti seluruh anggota DPRD Sumut telah difasilitasi terkait undangan pelantikan Gatot tersebut,” jelasnya.
Ia juga menginformasikan bahwa anggota komisi E DPRD Sumut yang berjumlah 22 orang telah berada berada di Jakarta karena sedang melakukan kunjungan kerja. Jadi tinggal memobilisasi anggota DPRD Sumut yang berjumlah 80 orang.
Dari Jakarta Mendagri memastikan diri akan melantik Gatot. "Rencananya besok (hari ini, Red). Kita tinggal menunggu fax," terang Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin (27/2).
Meski acara ini tergolong mendadak, Gamawan mengaku tidak masalah dan persiapan untuk acara pelantikan bisa dikebut. "Kalau nanti fax datang dari Medan, ya kita siapkan malam ini (kemarin, Red)," ujar mantan gubernur Sumbar itu.
Seperti diketahui, acara pelantikan Gatot harus dilakukan di depan sidang paripurna istimewa DPRD Sumut. Untuk acara pelantikan, kehadiran anggota dewan tidak harus memenuhi quorum.
Selain para pimpinan dan anggota DPRD, acara pelantikan biasanya juga mengundang jajaran Muspida untuk hadir. Antara lain Pangdam, Kapolda, Kajati, dan para bupati/walikota, termasuk biasanya tokoh masyarakat.
Mengenai dipilihnya Jakarta sebagai lokasi pelantikan, sebelumnya Gamawan sudah menjelaskan alasannya. Mantan bupati Solok dua periode itu mengatakan, jika pelantikan digelar di Medan, bisa muncul anggapan dirinya tidak netral atau berpihak ke Gatot, karena saat ini masih dalam masa kampanye pilgub Sumut.
"Nanti dikira mendagri tidak adil, tidak netral, mempengaruhi karena ini masih masa kampanye. Kalau saya sarankan, berdasarkan masukan banyak pihak, ya sebaiknya dilantik di Jakarta. Kita siap," ujar Gamawan Fauzi. (ram/mag-5/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puluhan Desa Belum Teraliri Listrik
Redaktur : Tim Redaksi