jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari minimnya kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia.
"Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi, itu jauh lebih luas dari partai politik," kata Anies dalam debat capres-cawapres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12).
BACA JUGA: Soal IKN, Anies: Selesaikan Masalah di Jakarta, Bukan Malah Ditinggalkan
Menurutnya, dalam berbicara soal demokrasi ada tiga hal yang perlu disorot yakni adanya kebebasan dalam berbicara, adanya pihak opsisi yang bebas mengkritik sehingga bisa menyeimbangkan pemerintah dan adanya proses Pemilu dan Pilpres yang netral, transparan, jujur dan adil.
"Kalau kita saksikan dua hal ini mengalami masalah. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik," tukasnya.
BACA JUGA: Debat Capres: Anies Bertanya Soal Putusan MK, Nada Prabowo Meninggi, Gibran Berdiri
Dirinya turut menyorot turunnya angka intensitas demokrasi di Indonesia saat ini. "Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan kepada pengkritik seperti UU ITE, atau pasal 14-15 UU nomor 1 tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara jadi terganggu," tuturnya.
Anies juga berkata bahwa minimnya pihak oposisi membuat demokrasi di Indonesia semakin merosot.
BACA JUGA: Anies dan Prabowo Buka Buku Lama, Ganjar Merasa Tak Enak Lalu Mohon Maaf
"Sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah Pemilu diselenggarakan dengan netral, jujur dan adil, ini ujian ketiga. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan terhadap partai politik," akui Anies.
Lebih lanjut, Anies menegaskan perlunya peran negara untuk membantu partai politik mengembalikan kepercayaan untuk negara.
"Salah satu masalah mendasar, partai politik ini memerlukan biaya dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalan proses politik. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi sehingga rakyat melihat bahwa ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi perlu reform pembiayaan politik oleh partai politik," tutupnya. (jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : JPNN.com