jpnn.com - JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan menegaskan dukungan penuhnya atas gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta ke MK.
Di tengah suara sejumlah elitnya yang menyatakan ketertarikan untuk bergabung dengan Jokowi-JK, Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy menyatakan gugatan tersebut adalah piranti legal yang disediakan Undang-Undang Dasar utk memastikan tidak terjadinya kecurangan oleh penyelenggara pemilu.
"PPP memberi dukungan penuh atas gugatan Prabowo-Hatta ke MK," tegas Romahurmuziy.
Dia menyatakan, PPP pada prinsipnya menghormati hasil kerja keras penyelenggara pemilu. Terutama, atas keberhasilan menyelenggarakan pemilu presiden dengan aman dan damai.
BACA JUGA: Sidang Isbat Digelar Sore Ini
Namun demikian, lanjut dia, UU 42/2008 tentang Pilpres telah memberikan jalur konstitusional untuk melakukan gugatan atas hasil pilpres yang dinilai penuh kejanggalan yang terstruktur, massif, dan sistematis.
Antara lain, sebut dia, indikasi adanya ratusan TPS di beberapa provinsi dan seluruh TPS di beberapa kabupaten di Papua yang Prabowo-Hatta mendapatkan nol suara. Belum lagi, 6 modus dugaan pelanggaran UU Pilpres yang ditengarai dengan sejumlah pengabaian oleh penyelenggara pemilu atas SE KPU. "Kesemuanya meliputi setidaknya 52 ribu TPS di seluruh Indonesia," bebernya.
Karena hal itu, dia berharap seluruh pihak menghormati penggunaan hak konstitusional tersebut. Semuanya, tegas dia, untuk memastikan tercapainya due process of law yg fair dan bermartabat.
"Serta menjadikannya sebagai panggung konstitusional terakhir, final, dan mengikat, atas kontestasi pilpres 2014," tandasnya.
Terpisah, Juru Bicara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Anies Baswedan menilai, dalam kondisi pilpres 2014, ada kontradiksi antara pasangan satu dengan yang lain.
BACA JUGA: Saatnya MK Unjuk Gigi
Dalam hal ini, masa lalu seorang calon presiden atau calon wakil presiden mempengaruhi tindakannya dalam menanggapi hasil pilpres.
"Jika orang bermasalah tidak berkuasa, masalahnya akan dikorek. Di sinilah terjadi all out untuk mempermasalahkan," ujar Anies di Jakarta, kemarin (26/7)
Menurut Anies, kalau orang memiliki niat berdemokrasi, demokrasi itu ada awal dan akhir. Siapapun tidak boleh mengasumsikan semua sempurna.
"Kita sering merasa Indonesia tidak sempurna, tapi saat ada Ujian Nasional dan pemilu, semua ingin sempurna," ujarnya.
Anies menilai, dengan mengharapkan zero error di 470 ribu TPS di pilpres 2014 adalah hal yang tidak mungkin. "Seorang pemimpin yang maju di Indonesia harus sadar, ada berbagai macam potensi masalah. Begitu sudah ditentukan satu, sudah move on," tandasnya. (dyn/bay)
BACA JUGA: AP II: Di Bandara Soetta Tak ada Terminal 4
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Perlu Pilih Profesional dari Partai Untuk Isi Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi