jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak takut kebijakannya memfasilitasi tempat ngetem ojek online melanggar hukum.
Anies mengatakan, dirinya akan membuat payung hukum untuk memfasilitasi tempat ngetem ojek online meski Mahkamah Konstitusi menyebut sarana transportasi itu ilegal.
BACA JUGA: Anies Baswedan Fasilitasi Tempat Ngetem Ojek Online
“Saya memilih berbuat dan insyallah nanti ada landasan hukumnya,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jumat (27/7).
Anies meminta semua pihak tidak melihat secara pesimistis atas fenomena ojek online ini. Sebab, pada kenyataannya, ojek online harus ditata karena kehadiran mereka menyumbang kemacetan.
BACA JUGA: Anies Baswedan Fasilitasi Ojol Ngetem
“Pilihan bagi kami berbuat atau tidak, saya memilih berbuat. Kalau yang di seberang saya memilih berbicara boleh-boleh saja,” kata dia.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Fraksi NasDem Bestari Barus mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin memfasilitasi tempat ‘ngetem’ ojek online.
Menurut Bestari, kebijakan Anies itu berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengilegalkan ojol sebagai transportasi umum.
BACA JUGA: Politikus PSI: Pak Anies Jangan Ajari Warga Melanggar Hukum
“Ini juga yang menjadi persoalan Jakarta hari ini. Ketika gubernur selalu ingin mencitrakan dirinya sendiri dengan kecenderungan yang agak miring menyebabkan masyarakat Jakarta jadi tidak tenang dan gelisah,” kata Bestari kepada JPNN.com, Jumat (27/7). (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demi Habib Rizieq, Kapitra Siap Jegal Anies
Redaktur : Tim Redaksi