JAKARTA - Berbeda dengan saat sebelum diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (3/5) pagi, usai diperiksa sekitar pukul 13.55 Wib siang, Wakil Ketua DPR RI, Anis mata irit bicara.
Politisi PKS itu lebih banyak mengatakan, "Itu bukan urusan saya", saya ditanya wartawan seputar pembahasan alokasi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID).
Anis hanya mengatakan bahwa pemeriksaan oleh KPK hanya klarifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Banggar DPR. "Hanya klarifikasi dokumen-dokumen Banggar, cuma itu saja," Kata Anis Mata.
Klarifikasi dokumen itu diantaranya surat Menkeu dan surat pimpinan banggar serta surat dirinya ke Kemenkeu, meneruskan surat pimpinan Banggar.
Bahkan Anis mengaku lupa saat ditanya berapa pertanyaan yang diajukan penyidik. "Saya tidak hapal, karena suasananya begitu santai banget ya, cuma klarifikasi biasa," ujar Anis Mata.
Terkait kesalahan prosedural dalam penetapan alokasi daerah-daerah penerima seperti yang disebutkan Wa Ode, Anis Mata menilai tidak ada kesalah prosedural yang terjadi.
"Soal surat Menkeu itu bukan urusan saya. Jadi pimpinan tidak mengurusi sampai detail," kilah Anis Mata sembari menyebut alokasi DPPID adalah urusan Banggar dengan Menkeu, dan dia tidak terlibat dalam pembahasannya.
Selain itu Anis juga menyatakan siap saat disinggung jika masalah ini dikonfrontir kepada Menteri Keuangan. "Silahkan saja," tambahnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Batasi BMM, Pemerintah Maju-Mundur
Redaktur : Tim Redaksi