jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mencairkan bantuan tunai langsung (BLT) untuk rakyat kecil berupa bantuan yang bersumber dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dia juga meminta agar pemerintah memastikan pengalihan subsidi BBM harus tepat sasaran.
BACA JUGA: Puan: Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran
"Kenaikan harga BBM berdampak langsung pada biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (5/9).
Rencananya, stimulan bantalan sosial sebesar Rp 24 triliun akan diberikan sebagai dampak kenaikan harga BBM yang terbagi untuk bantuan langsung tunai (BLT) BBM Rp 12,4 triliun.
BACA JUGA: Puan Merespons Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM, Pakai Kata Cermat
Kemudian bantuan subsidi upah Rp 9,6 triliun, dan subsidi transportasi angkutan umum Rp 2,17 triliun.
“Konsumsi masyarakat tentu akan terimbas dengan adanya berbagai peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya akibat kenaikan harga BBM," imbuh Puan.
Nantinya, program subsidi transportasi umum akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
BACA JUGA: Puan Wakili Jokowi Jawab Pertanyaan Senator soal Kenaikan Harga BBM
Puan berharap pemerintah juga mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang.
Sementara itu, BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan yang mulai diberikan September selama 4 bulan.
Kemudian bantuan subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.
Menurut Puan, jika bansos tidak segera dicairkan dikhawatirkan akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat.
Belum lagi kenaikan BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dunia usaha ikut terkena imbasnya karena biaya logistik kian meningkat.
“Harus ada antisipasi mengatasi persoalan ini,” tegas Puan.
Politisi fraksi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah juga memperhatikan masyarakat kelas menengah yang berpotensi menjadi orang miskin baru akibat kenaikan harga BBM.
Puan mengingatkan kementerian terkait untuk ikut mendata masyarakat yang bisa menjadi orang miskin baru.
Di sisi lain, Puan meminta seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan para pekerja untuk bisa menahan diri dalam menghadapi perubahan ini.
Sebab, pengalihan perlu dilakukan agar subsidi tepat sasaran.
Dia juga menegaskan terbuka terhadap masukan dari masyarakat terkait persoalan ini.
Puan memastikan DPR akan selalu transparan dan siap menerima pandangan dari seluruh elemen masyarakat.
“Saya berharap keputusan kenaikan BBM dapat disikapi dengan bijaksana karena pada dasarnya, kebijakan yang dikeluarkan bertujuan demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (mrk/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi