Sepuluh institusi yang siap diaudit itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selanjutnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmen PAN-RB) Tasdik Kinanto mengatakan, rencana audit untuk sepuluh instansi itu sudah mendapat persetujuan Wapres Boediono.
’’Bahkan wapres meminta audit segera direalisasikan,’’ katanya dalam rapat audit organisasi kementerian dan lembaga di Jakarta kemarin.
Tasdik mengatakan jika audit ini dilakukan untuk mengecek kesehatan institusi yang akan melaksanakan perampingan. Jangan sampai nanti setelah perampingan, institusi tadi justru kolaps sehingga mengganggu pelayanan publik. Padahal tujuan perampingan ini adalah untuk efektifitas dan efisiensi birokrasi pelayanan publik.
Menurut Tasdik, pelaksanaan audit kesehatan instansi ini penting, karena diantara sepulun institusi itu ada yang membidangi urusan strategis. Seperti aspek pemerintahan umum, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berklanjutan.
Rencana audit dan evaluasi ini tanda-tandanya bakal berjalan lancar. Sebab sejumlah institusi objek audit sudah menyatakan kesiapan. Diantaranya pihak Kemenkum HAM sudah menyatakan setuju dan siap berada di belakang Kemen PAN-RB yang menjadi leading sector audit.
Sementara itu dari Kemendikbud juga menyatakan hal serupa. Mereka mengatakan jika Kemendikbud sudah familier dengan restrukturisasi birokrasi. Seperti ketika unsur kebudayaan sempat dilempar di Kementerian Pariwisata beberapa tahun lalu.
Sebelumnya sudah ada beberapa institusi yang sudah lolos audit untuk urusan perampingan. Institusi yang sudah lolos audit adalah Kemen PAN-RB, Badan Kepegawian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sedangkan audit yang masih berjalan ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Kartini, Dorong Perempuan Nyaleg
Redaktur : Tim Redaksi