jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta semua pemerintah daerah (Pemda) di jalur pantai selatan Pulau Jawa tetap waspada untuk merespons adanya potensi tsunami. Dia juga mendorong kepala daerah lebih menggiatkan mitigasi di kawasan yang berpotensi menjadi terdampak.
‘’Karena ada prediksi tentang potensi tsunami di pantai selatan Jawa, saya mendorong semua pemerintah daerah bersama warga setempat untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Saya mengapresiasi inisiatif simulasi penanggulangan bencana tsunami yang telah dilakukan Pemda dan BPBD Jawa Timur pada sembilan kota-kabupaten di wilayah jalur pantai selatan Jawa,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (28/9).
BACA JUGA: Bamsoet Bongkar Rahasia Sukses Pengusaha Kuliner Ini di Tengah Pandemi
Informasi tentang potensi tsunami setinggi 20 meter karena gerak simultan dua segmen lempeng bumi di zona megathrust selatan Pulau Jawa telah mendapatkan publikasi yang luas. Karena itu, meskipun dari aspek waktu peristiwa tsunami itu belum bisa diketahui, dia meminta pemda dan masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan.
"Ada sembilan kabupaten-kota di jalur Pantai Selatan yang berpotensi terdampak manakala peristiwa tsunami itu terjadi. Bahkan, sedikitnya 156 desa di wilayah Banyuwangi, Pacitan dan Trenggalek perlu mendapat perhatian khusus karena besarnya potensi ancaman tsunami tersebut," ucap ketua ke-20 DPR ini.
BACA JUGA: Innalillahi, Jumlah Korban Tewas di Tarakan Jadi 14 Orang
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, meskipun simulasi bencana tsunami telah dilakukan Pemda dan BPBD Jatim, upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat harus berkelanjutan agar warga tidak lengah. Semua Pemda di jalur pantai selatan Jawa secara reguler wajib menjalin komunikasi dengan warga.
‘’Kerahkan aparatur pemda untuk terus berdialog dengan warga. Membangunkan kewaspadaan itu menjadi langkah awal mitigasi bencana, sehingga warga diharapkan sudah siap dan tidak panik ketika peristiwa tsunami benar-benar terjadi,’’ pungkas Bamsoet.(*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA JUGA: Pentolan Honorer Jabar: Pemerintah Pusat tak Adil
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam