jpnn.com - JAKARTA - Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengkritik kerjasama kesekjenan DPR RI dengan tim konsultan dari Universitas Indonesia (UI), yang sudah berjalan selama tiga tahun.
Menurut Uchok, ada baiknya itu dihentikan karena keberadaan konsultan ternyata tidak mendongkrak kualitas parlemen dalam hal komunikasi dan legislasi.
BACA JUGA: Ini Tiga Dugaan Korupsi PSSI yang Dilaporkan ke KPK
"Saya cermati betul, belum ada tanda-tanda perbaikan kapasitas anggota atau lembaga DPR RI dalam hal komunikasi politik sebagai indikasi adanya tim konsultan DPR RI. Masih gitu saja," kata Uchok, kepada wartawan, di Jakarta Selasa (9/6).
Apalagi dari sisi efisiensi dan produktivitas kerja Dewan, menurut dia, faktanya memang belum satu pun undang-undang yang dilahirkan DPR.
BACA JUGA: Makin Panas! Kubu Ical Pastikan Segera Rebut Kantor DPP
"Coba, apa sudah ada UU yang terbentuk selama sembilan bulan? Nggak ada. Jadi apa sih, sebetulnya kerja dari tim konsultan itu? Harusnya mereka kan membantu meningkatkan kualitas parlemen," katanya.
Menurut Uchok, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah perbaikan kapasitas masing-masing legislator untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas.
BACA JUGA: Bareskrim Kantongi Data PPATK di Kasus Korupsi Kondensat
"Ingat, keanggotaan DPR periode 2014-2019 ini sudah jalan sembilan bulan. Dari sisi waktu dan jika ada niat Wakil Rakyat ini untuk belajar, agaknya sudah cukup bagi mereka untuk memahami kerja-kerja parlemen," tegasnya.
Anehnya lanjut Uchok, tim konsultan UI malah berencana mempromosikan pembangunan fisik di komplek parlemen.
"Kalau usulan pembangunan fisik, tidak usah konsultan dari UI. Suruh saja itu orang-orang yang tidak berstatus akademisi, kan banyak banget yang mampu membangun gedung, proyek doang itu sih," sindirnya.
Apalagi saat dimintai tanggapan atas waktu yang dibutuhkan konsultan untuk menjadikan parlemen modern. Uchok mengatakan terlalu berlebihan jika konsultan meminta waktu hingga lima periode keanggotaan DPR.
"Waduuuh, itu sama saja cari proyek untuk jangka panjang. Masa untuk memperbaiki kinerja seorang anggota DPR harus 25 tahun. Itu sama saja menghabis-habiskan uang rakyat doang," tegas Uchok. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kantor Jokowi Selama di Solo Masih Misterius
Redaktur : Tim Redaksi