jpnn.com, JAKARTA - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sepertinya janji menolak reklamasi akan terbentur dengan pemerintah. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin reklamasi 17 pulau di sekitar Kepulauan Seribu diambil alih Pemerintah Pusat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Puyuono menegaskan, dengan pemerintah ingin mengambil alih proyek reklamasi menunjukkan Presiden Jokowi tidak berpihak ke rakyat kecil.
BACA JUGA: Terima Kasih Pak Ahokku Sayang....
"Jadi masyarakat sudah mengertilah sebenarnya pemerintahan Joko Widodo itu lebih berpihak pada konglomerat yang kebal hukum dibandingkan berpihak pada ribuan nelayan yang kehilangan mata pencahariannya," ujar Arief kepada JawaPos.com, Jumat (21/4).
Karenanya dengan proyek reklamasi diambil alih oleh pemerintah, Arief menduga ada kepentingan besar antara pemerintah dan pihak pengusaha.
BACA JUGA: Mulan Jameela: Selamat ya Bapak-bapak Jagoanku
"Pasti sangat sarat dengan kepentingan swasta," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan keinginan Presiden Joko Widodo agar proyek Giant Garuda Project dan proyek reklamasi 17 pulau di sekitar Kepulauan Seribu diambil alih Pemerintah Pusat.
BACA JUGA: Djan Faridz: Selamat Anies-Sandi
Presiden Jokowi menginginkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyelesaikan rencana besar proyek tersebut selama 6 bulan, selama masa moratorium pembangunan proyek reklamasi.
Mengenai proyek reklamasi yang sudah berjalan, Pramono mengatakan akan dilakukan pembenahan. Pembenahan tersebut, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan singkronisasi dan mengintegrasikan semua peraturan perundangan yang ada.(cr2/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menang Pilkada DKI, Kasus Anies dan Sandi di Kepolisian Bagaimana?
Redaktur : Tim Redaksi