Indonesia berupaya mengusir setidaknya tiga kapal Tiongkok dari Laut China Selatan dalam kurun waktu seminggu.
Sejumlah pakar menilai respons tegas terhadap kapal-kapal Tiongkok tersebut ada kaitannya dengan Prabowo Subianto yang dilantik sebagai presiden awal bulan ini.
BACA JUGA: Abdullah Listrik
Abdul Rahman Yaacob, peneliti program Asia Tenggara Lowy Institute mengatakan Tiongkok sepertinya "berusaha menguji" Prabowo.
Hal serupa juga pernah terjadi selama masa kepresidenan Joko Widodo.
BACA JUGA: Jenazah WHV Asal Indonesia Belum Dipulangkan, Penyebab Kecelakaan Masih Diselidiki
Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah resmi dengan Tiongkok atas Laut China Selatan, tetapi menunjukkan sikap yang lebih protektif soal hak-haknya di wilayah tersebut, saat kapal-kapal Tiongkok mulai memasuki wilayah Laut Natuna Utara secara teratur.
Dr Abdul mengatakan kemungkinan besar kabinet Prabowo lebih ingin menunjukkan responsnya, berbeda dengan pendekatan Jokowi.
BACA JUGA: Tembus Kerupuk
"Saya menduga Prabowo mengubah cara Indonesia menangani keberadaan Tiongkok di Laut Natuna Utara," katanya.
"Indonesia mencoba mengisyaratkan kepada Tiongkok kalau urusan integritas teritorial, ini jadi sesuatu yang sangat serius untuknya."
Insiden terbaru ini terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna, sekitar 1.500 kilometer dari Pulau Hainan milik Tiongkok.
"Badan Keamanan Laut Indonesia akan terus berkomitmen menjaga keamanan dan menegakkan hukum di perairan Indonesia," demikian isi pernyataan resmi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan kapal penjaga pantai berpatroli secara rutin di perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok.
"Tiongkok siap memperbanyak komunikasi dan konsultasi dengan Indonesia melalui jalur diplomatik," tambahnya.
Pakar kebijakan luar negeri Dewi Fortuna Anwar mengatakan "bila diamati, perilaku Tiongkok menjadi lebih tegas."
Kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan ditandai dengan "sembilan garis putus-putus" pada peta yang memotong Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut milik Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, dan Indonesia.
Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag pada tahun 2016 mengatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional, sebuah keputusan yang tidak diakui Beijing.Seorang militer di istana presiden
Selama lima tahun terakhir, Prabowo menjabat sebagai menteri pertahanan, sebuah posisi yang digunakannya untuk memodernisasi militer Indonesia.
Analis dari lembaga Australian Strategic Policy Institute Gatra Priyandita dan Fitriani baru-baru ini menulis Prabowo "percaya pada pentingnya kekuatan militer dan keamanan nasional merupakan bagian integral dari kemakmuran ekonomi."
"Sebagai presiden, ia ingin melanjutkan fokus itu, dengan berupaya meningkatkan anggaran pertahanan dari 0,7 menjadi 1,5 persen dari PDB pada tahun 2029," ujar keduanya.
Hal pertama yang harus dilakukan kabinet Prabowo adalah membawa para menteri ke akademi militer, yang sempat bereada pula foto-foto mereka berada di tenda ber-AC dan melakukan latihan militer.
Menurut Dr Abdul, akademi militer itu mencerminkan bagaimana Prabowo ingin memimpin Indonesia.
"Cara pandangnya terhadap berbagai hal masih dari sudut pandang militer," katanya.Produksi nikel, bukan perang
Hubungan antara Tiongkok dan Filipina juga semakin memanas tahun ini.
Pada KTT ASEAN awal bulan ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyesali "situasi Laut China Selatan yang masih tegang dan tidak berubah" karena tindakan Tiongkok, yang menurutnya melanggar hukum internasional.
"Kami terus menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi," ujarnya.
Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menepis kritik tersebut dan menyalahkan "kekuatan eksternal" karena mencampuri urusan regional, yang dipercaya merujuk kepada Amerika Serikat.
Namun, para analis mengatakan eskalasi ketegangan di Laut China Selatan tidak menguntungkan Indonesia atau Tiongkok.
Presiden Prabowo sudah menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan hubungan positif dengan Tiongkok dan kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia.
Prabowo sering mengunjungi Tiongkok ketika masih menjabat menteri pertahanan dan baru beberapa minggu menjabat sebagai presiden, Prabowo akan mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat.
Dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh di Asia, sebuah laporan mengatakan ukuran militer suatu negara bukanlah satu-satunya yang penting.
Sementara penting bagi Tiongkok untuk tetap menjaga Indonesia yang berlokasi strategis dan kaya sumber daya.
"Dalam hal geografis, semua jalur laut penting di Asia Tenggara melewati Indonesia," kata Dr Abdul.
"Tentu saja, Anda ingin bersikap ramah terhadap Indonesia."
Kendaraan listrik Tiongkok yang jumlahnya semakin banyak bergantung pada Indonesia untuk nikel dan mineral penting lainnya.
Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia yang menyumbang sekitar sepertiga dari pasokan global.
Menyusul larangan ekspor bahan baku Indonesia, perusahaan Tiongkok yang didukung Indonesia sudah menghabiskan miliaran dolar untuk membangun fasilitas pemrosesan mineral penting di pulau Sulawesi, Indonesia.
Mitra dagang terbesar Indonesia adalah Tiongkok, yang juga merupakan sumber investasi asing langsung terbesar kedua selama paruh pertama tahun 2024, setelah Singapura.
Profesor Dewi mengatakan meski militer Indonesia, khususnya seperti Prabowo, secara historis melihat Tiongkok sebagai ancaman terbesar bagi negara tersebut, hal ini sudah berubah.
Ia mengatakan hubungan bilateral kedua negara kemungkinan akan meluas melampaui hubungan ekonomi di bawah kepemimpinannya.
"Prabowo, dalam pertemuan terakhirnya dengan Xi Jinping, juga berbicara tentang perluasan kerja sama dalam bidang keamanan karena, saat ini, sebagian besar hubungan Indonesia dengan Tiongkok sangat berpihak pada ekonomi.
"Ia memandang perlindungan wilayah Indonesia, bangsa Indonesia, sebagai hal yang terpenting."
Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dunia Hari Ini: Ratusan Warga Sudan Meninggal Akibat Serangan Paramiliter