Aparat Dinilai Lebih Pro Pengusaha

Jumat, 16 Desember 2011 – 13:20 WIB

JAKARTA--Direktur Eksekutif  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)  Berry Nahdian Forkan mendesak Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo agar segera menarik seluruh pasukanya dari area perkebunan sawit di beberapa daerah Indonesia, khususnya untuk wilayah Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan.

Ia menilai, kehadiran aparat Brimob di Perkebunan justru  menjadi pemicu konflik antara pihak perusahaan dan warga sekitar"Keterlibatan aparat polisi dalam semua kasus justru bukan untuk meredam konflik melainkan melindungi perusahaan

BACA JUGA: Sistoyo Bantah Ada Jaksa Lain Minta Uang ke Edward

Maka jangan heran jika organisasi masyarakat sipil mengkategorikan mereka sebagai centeng perusahaan," kata Berry saat menggelar keterangan pers di Sekertariat Walhi, Jakarta, Jumat (16/12).

Dalam kasus Mesuji lanjut Bery, pemicu konflik karena pihak perusahaan perkebunan sawit telah merampas dan menguasai tanah warga sejak lama
Lalu, dengan memanfaatkan Polisi, Perusahaan meminta aparat tersebut menjaga dan mengamankan wilayah tanah perusahaan dari serangan warga yang biasanya melawan karena merasa tanahnya dirampas.

Ironisnya, Polisi bukan menjadi pengayom atau sekurangnya hadir disaat ketegangan terjadi, akan tetapi aparat memang telah bermarkas di areal kebun sawit dengan mendirikan pos-pos di dalam lahan perkebunan seperti didapati di PT BSMI di Lampung.

"Kondisi inilah yang telah memperumit situasi

BACA JUGA: Bibit: Legislatif dan Eksekutif Sering Intervensi KPK

Dan polisi pun dengan mudah memuntahkan peluru ke arah masyarakat tanpa mengikuti SOP," ucapnya.

Ditambahkan Berry, dalam catatan Walhi pada periode Januari hingga November 2011, kurang lebih 102 kasus tentang pengelolaan sumber daya alam, temasuk sawit, tambang, dan hutan
Dari 102 kasus tersebut, 123 warga dikriminalkan, 62 orang luka tembak, 26 orang dianiaya, dan sembilan orang meninggal dunia.

"Ini semua dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya brimob yang bertugas untuk menjaga lahan perkebunan dan pertambangan

BACA JUGA: La Ode Ida Nonton Videonya 3 Bulan Lalu

Dan kalau ini tidak segera dihentikan oleh negara, ke depan, potensi konflik akan semakin besar, ribuan orang akan menjadi korban," katanya.

Koordinator KPSHK, M Djauhari, menambahkan, dengan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh aparat tersebut, sudah seharusnya Polri segera menghentikan proses kriminalisasi terhadap petani di MesujiSelain itu, ia juga meminta agar pemerintah dapat memberikan pertanggungan atas seluruh biaya yang para korban yang meninggal dan masih dirawat di rumah sakit.

"Dan pemerintah juga wajib memberikan atensi yang lebih untuk petani-petani di Sodong dan LampungKasus aparat kepolisian melakukan kekerasan di daerah perkebunan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di sumatera saja, bahkan hingga ke PapuaMaka dari itu kita keluarkan rekomendasi untuk segera mengeluarkan aparat-aparat kepolisian di perkebunan itu," kata Djauhari(kyd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Azrul Masuk Tokoh Muda Berpengaruh 2011


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler