JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Kerja (Raker) konsolidasi perbatasan negara di Jakarta, Rabu (27/6). Dalam raker itu yang dihadiri sejumlah menteri, Kapolri, Panglima TNI dan para gubernur itu, sejumlah persoalan di perbatasan dipaparkan.
Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam paparannya mengungkapkan, secara umum kondisi keamanan di wilayah perbatasan sebenarnya relatif kondusif. Meski demikian, ada saja peningkatan gangguan-gangguan keamanan.
"Terutama terkait TKI ilegal, ilegal logging, pertambangan, kehutanan dan penyelundupan manusia. Juga masalah kejahatan narkoba dan terorisme," ucap Kapolri di hadapan raker yang dipimpin Menko Kesra Agung Laksono di kantor Kementrian Dalam Negeri itu.
Bahkan dari temuan Polri, gangguan keamanan di perbatasan itu juga dilakukan oleh oknum aparat keamanan dari negara tetangga. "Kasus tahun 2011 itu ada anggota polisi dari Malaysia ataupun Brunei yang masuk ke wilayah kita, kemudian melakukan kejahatan," sebutnya.
Namun Kapolri tidak merinci kasus tersebut. Ia hanya mengatakan, persoalan itu diatasi melalui kemitraan Polri dengan aparat keamanan di negeri jiran.
Sedangkan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rotasi pos perbatasan guna memperkuat pengamanan di perbatasan. Rotasi bukan hanya menyangkut personil TNI saja, tetapi juga pos di perbatasan dengan negara tetangga.
"Di perbatasan kita baru lakukan rotasi pos perbatasan. Karena ada penempatan yang kurang tepat," sebutnya.
Lebih lanjut Panglima mengusulkan adanya penyatuan antara jalur inspeksi yang biasa digunakan TNI dengan jalan paralel di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Hal itu dirasa perlu demi memudahkan pengawasan dan pengamanan kawasan perbatasan. "Soal jalan paralel dan inspeksi, mungkin ada yang bisa kita gunakan bersama," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas: Ini Kesempatan Terbaik Klarifikasi
Redaktur : Tim Redaksi