PREDIKSI APBD Perubahan sebesar Rp 52 triliun akan ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta dengan upaya keras menekan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2013 serendah-rendahnya. Hal itu dilakukan agar berbagai program prioritas atau unggulan bisa terealisasi secepatnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti mengungkapkan, kini penyusunan draft APBD Perubahan 2013 tengah disusun. Sementara ini diprediksikan terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun dari APBD Penetapan 2013. “Ada penambahan anggaran, nanti sekitar Rp 52 triliun,” ujar dia, Senin (10/6).
Namun Endang mengaku belum mengetahui pos anggaran yang akan terjadi penambahan. Sebab tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sedang menyusun usulan penambahan alokasi anggaran. Sehingga penambahan-penambahan anggaran dapat diketahui setelah dilakukan penyusunan.
Kenaikan anggaran itu, sambung Endang, dapat terlihat dari sektor pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan bagi hasil dari pemerintah pusat. Seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang diberikan dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta.
“Belum mengetahui dari mana saja terjadinya penambahan anggaran ini. Karena masih mau mendengar dari tiap-tiap unit untuk penambahan anggaran. Tapi bisa jadi dari pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan bagi hasil dari pusat,” beber dia.
Hingga kini, pendapatan dari PPh 21 yang diterima Pemprov DKI diprediksi mencapai Rp 700 miliar. Untuk kepastian besaran angkanya harus menunggu kabar dari pemerintah pusat. Sedangkan terkait dengan upaya menekan silpa, tegas Endang, pihaknya berupaya agar tidak terjadi seperti silpa tahun 2012 yang mencapai Rp 9,46 triliun. Begitupun dengan tahun 2011, terdapat silpa hingga sebesar Rp mencapai Rp 6,47 triliun.
‬Mengomentari soal penyusunan APBD Perubahan 2013, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Hadiawan berharap pembahasan APBD Perubahan tahun ini bisa berjalan cepat. Sehingga proses pelaksanaan pembangunan bisa berjalan cepat dan berakhir tepat waktu. “Untuk pembangunan harus sesegera mungkin dilaksanakan. Begitupun dengan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Menurut politisi Gerindra itu, upaya menekan silpa bisa dilakukan dengan cara menggenjot sejumlah program prioritas. Termasuk juga kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya besar. “Kalaupun ada program multiyears, makan bila ada silpa bisa digunakan untuk program itu,” pungkasnya.
Di sisi lain, terdapat empat dinas dan satu BUMD DKI yang memungkinkan memberikan kontribusi dalam penambaran anggaran dalam APBD Perubahan 2013. Instansi dimaksud yakni Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan satu BUMD adalah PD Pasar Jaya.
Di Dinas Kebersihan, kemungkinan penambahan anggaran untuk membeli truk-truk sampah. Sebab banyak truk yang perlu diremajakan. Pengadaan truk sampah, diharapkan berdampak pada upaya menekan keterlambatan layanan pengangkutan sampah. “Seiring telah keluar Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah, makanya truk-truk sampah mau diganti. Sudah puluhan tahun kendaraan operasional truk sampah di dinas ini tidak diganti. Sudah banyak yang tua,” ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Begitupun dengan Dinas Pendidikan, yakni untuk pembelian lahan sekolah swasta yang terancam bangkrut. Rencana ini dilakukan untuk menyelamatkan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut, sehingga para peserta didik tidak terlantar akibat ketidakmampuan finansial yayasan sekolah. “Kalau untuk sekolah yang tidak mampu ada beberapa tawaran kepada kami. Yayasan pendidikan swasta ada yang punya beberapa sekolah. Muridnya agak kurang, karena dia tidak mampu memberikan biaya pendidikan terlalu murah,” papar Ahok.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI, penambahan anggaran dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Di antaranya pembangunan dan perawatan rumah susun, pengerukan kali dan kampung deret. Sedangkan di PD Pasar Jaya, untuk pembangunan pasar dan peremajaan pasar yang rusak atau mati. (rul)
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti mengungkapkan, kini penyusunan draft APBD Perubahan 2013 tengah disusun. Sementara ini diprediksikan terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun dari APBD Penetapan 2013. “Ada penambahan anggaran, nanti sekitar Rp 52 triliun,” ujar dia, Senin (10/6).
Namun Endang mengaku belum mengetahui pos anggaran yang akan terjadi penambahan. Sebab tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sedang menyusun usulan penambahan alokasi anggaran. Sehingga penambahan-penambahan anggaran dapat diketahui setelah dilakukan penyusunan.
Kenaikan anggaran itu, sambung Endang, dapat terlihat dari sektor pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan bagi hasil dari pemerintah pusat. Seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang diberikan dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta.
“Belum mengetahui dari mana saja terjadinya penambahan anggaran ini. Karena masih mau mendengar dari tiap-tiap unit untuk penambahan anggaran. Tapi bisa jadi dari pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan bagi hasil dari pusat,” beber dia.
Hingga kini, pendapatan dari PPh 21 yang diterima Pemprov DKI diprediksi mencapai Rp 700 miliar. Untuk kepastian besaran angkanya harus menunggu kabar dari pemerintah pusat. Sedangkan terkait dengan upaya menekan silpa, tegas Endang, pihaknya berupaya agar tidak terjadi seperti silpa tahun 2012 yang mencapai Rp 9,46 triliun. Begitupun dengan tahun 2011, terdapat silpa hingga sebesar Rp mencapai Rp 6,47 triliun.
‬Mengomentari soal penyusunan APBD Perubahan 2013, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Hadiawan berharap pembahasan APBD Perubahan tahun ini bisa berjalan cepat. Sehingga proses pelaksanaan pembangunan bisa berjalan cepat dan berakhir tepat waktu. “Untuk pembangunan harus sesegera mungkin dilaksanakan. Begitupun dengan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Menurut politisi Gerindra itu, upaya menekan silpa bisa dilakukan dengan cara menggenjot sejumlah program prioritas. Termasuk juga kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya besar. “Kalaupun ada program multiyears, makan bila ada silpa bisa digunakan untuk program itu,” pungkasnya.
Di sisi lain, terdapat empat dinas dan satu BUMD DKI yang memungkinkan memberikan kontribusi dalam penambaran anggaran dalam APBD Perubahan 2013. Instansi dimaksud yakni Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan satu BUMD adalah PD Pasar Jaya.
Di Dinas Kebersihan, kemungkinan penambahan anggaran untuk membeli truk-truk sampah. Sebab banyak truk yang perlu diremajakan. Pengadaan truk sampah, diharapkan berdampak pada upaya menekan keterlambatan layanan pengangkutan sampah. “Seiring telah keluar Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah, makanya truk-truk sampah mau diganti. Sudah puluhan tahun kendaraan operasional truk sampah di dinas ini tidak diganti. Sudah banyak yang tua,” ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Begitupun dengan Dinas Pendidikan, yakni untuk pembelian lahan sekolah swasta yang terancam bangkrut. Rencana ini dilakukan untuk menyelamatkan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut, sehingga para peserta didik tidak terlantar akibat ketidakmampuan finansial yayasan sekolah. “Kalau untuk sekolah yang tidak mampu ada beberapa tawaran kepada kami. Yayasan pendidikan swasta ada yang punya beberapa sekolah. Muridnya agak kurang, karena dia tidak mampu memberikan biaya pendidikan terlalu murah,” papar Ahok.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI, penambahan anggaran dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Di antaranya pembangunan dan perawatan rumah susun, pengerukan kali dan kampung deret. Sedangkan di PD Pasar Jaya, untuk pembangunan pasar dan peremajaan pasar yang rusak atau mati. (rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Replika Monorel Sudah Diparkir Monas
Redaktur : Tim Redaksi