jpnn.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2025 mengalami defisit dalam jumlah besar, mencapai Rp 3,5 triliun.
Jumlah itu terdiri dari Rp 1,3 triliun defisit anggaran, dan tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun.
BACA JUGA: Irjen Herry Heryawan Jadi Kapolda Riau, Berikut Profil Lengkapnya
Kondisi ini membuat Gubernur Riau Abdul Wahid merasa kesulitan dalam mencari solusi untuk menutupi kekurangan tersebut.
Dalam sebuah rapat beberapa hari lalu, Abdul Wahid mengungkapkan bahwa defisit anggaran yang terjadi kali ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Riau.
BACA JUGA: Bawa Narkoba Senilai Rp 15,1 Miliar, Kurir Ditangkap Seusai Ambil Tas Ransel di Terminal Pekanbaru
“Ini belum pernah terjadi, kepala saya pusing tujuh keliling. Mencari duitnya dari mana?” ujar Abdul Wahid dengan rasa khawatir.
Namun, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto melihat kondisi ini sebagai hal yang biasa dalam dunia pemerintahan.
BACA JUGA: MenPAN-RB Rini: Arahan Presiden Prabowo, Pengangkatan PPPK 2024 Tetap Tahun Ini
Menurutnya, defisit terjadi karena ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran daerah.
Salah satu penyebabnya adalah penurunan dana bagi hasil minyak (PI) yang diterima Riau.
“Pada 2023 kita mendapat dana PI sebesar Rp 1,6 triliun, sementara di 2024 hanya Rp 200 miliar. Ini tentu berdampak pada belanja daerah,” jelas Haryanto saat diwawancarai di Mapolda Riau, Senin (17/3).
Selain itu, SF Haryanto juga menyebutkan bahwa informasi yang diterima terkait dengan Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang beroperasi dengan kapasitas 1 juta barel per hari, mempengaruhi pendapatan daerah.
Meskipun biaya operasional tinggi, perusahaan negara tersebut terus berupaya memaksimalkan produksi.
Keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat juga memperburuk kondisi keuangan daerah, ditambah dengan pendapatan dari pajak kendaraan yang baru mencapai 58 persen dari target yang ditetapkan.
Meski defisit anggaran cukup besar, SF Hariyanto menegaskan bahwa masalah ini bukanlah hal yang luar biasa dan optimis masalah tersebut akan dapat diselesaikan dengan baik.
“Tidak perlu dirisaukan. Saya yakin Pak Gubernur akan menyelesaikan masalah ini,” tandas Haryanto. (mcr36/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Rizki Ganda Marito