jpnn.com - JAKARTA PUSAT - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 DKI Jakarta diperkirakan ditetapkan sebesar Rp 60 triliun pada Desember nanti. Anggaran yang cukup besar itu berpotensi menjadi bancakan politisi di Kebon Sirih (baca: DPRD). Sebab, 2014 merupakan tahun politik.
Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah. "(Kemungkinan bancakan) itu bisa terjadi, Anggaran silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) DKI pada APBD 2013 diprediksi mencapai Rp 10 triliun," ujar dia.
BACA JUGA: Sarankan Warga DKI Siap-Siap Ikhlaskan Jokowi
Dengan kondisi itu, terang dia, APBD 2014 diproyeksikan Rp 60 triliun. Sebab, APBD tahun ini sebesar Rp 51 triliun. Hal itu berpotensi menjadikan anggaran belanja negara digunakan untuk kepentingan partai politik (parpol).
Terpisah, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa APBD DKI pada 2014 yang diperkirakan Rp 60 triliun rawan diselewengkan. Dia menyebut, pada tahun politik nanti anggota dewan bukan lagi menjadi pengawas anggaran. Tapi, mungkin sudah menjadi calo anggaran untuk mencari fee dan menjual proyek APBD.
BACA JUGA: Jakarta Night Religius Festival Bukan Pesta, Tapi Syiar
"Ini semua demi keuntungan pribadi atau partai. Selain itu, para eksekutif juga akan bekerja sama dengan legislatif untuk merampok program dan anggaran secara legal," ungkapnya. (riz/hen/dw)
BACA JUGA: Jokowi Ikut Jalan Kaki Bundaran HI-Monas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Salah Tembak Diperiksa Propam
Redaktur : Tim Redaksi