“Kalau yang kerja saya sendiri ya saya percepat. Tapi karena melibatkan dewan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi banyak pertanyaan dari dewan, jadi pembahasannya makan waktu yang cukup panjang,” ujar Jokowi.
Menurut mantan Walikota Solo itu, pembahasan rancangan APBD DKI 2013 telah dilakukannya siang hingga malam. Penyusunan RAPBD DKI sudah dilakukan mulai dari Oktober hingga awal Januari 2013. Dan Pemprov DKI tetap menginginkan pembahasan rampung pertengahan Januari dan langsung diketok palu oleh DPRD DKI.
“Kami kerja siang malam. Apa dipikir kami ini hanya kerja siang saja? Siang malam untuk rampungkan. Mulai dari Oktober sampai sekarang juga belum rampung. Tapi kami tetap ingin pertengahan Januari ini rampung. Insya Allah,” harapnya.
Dituturkan Jokowi, ada beberapa kendala yang menyebabkan belum disahkannya RAPBD DKI 2013 menjadi APBD DKI 2013. Yaitu, ada program-program pembangunan yang belum sinkron, yang perlu diperbaiki dan perlu penjelasan yang mendetail. Seperti banyak dewan yang mempertanyakan pembelian bus sedang untuk hibah 1.000 bus, kemudian jalan layang untuk elevated bus di Ciledug, penataan kampung dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
“Semuanya ditanyakan. Mulai dari pembelian bus, jalan layang untuk elevated bus di ciledug, mengenai penataan kampung. Bahkan terkait pelaksanaan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) meski sudah jelas, tapi tetap saja dipertanyakan, meskipun sudah dijalankan KJS masih ditanyakan juga,” tegasnya.
Jokowipun mengatakan, pembahasan APBD pun sebenarnya tidak terlalu alot. Namun dewan selalu meminta penjelasan yang seharusnya sudah tidak perlu dijelaskan.
“Tapi saat ini pembahasan, sudah mendekati final. Tinggal seminggu lagilah. Moga-moga bisa rampung,” paparnya.
Ketua Komisi C (bidang anggaran) DPRD Jakarta Maman Firmansyah mengatakan, telatnya pengesahan APBD dikarenakan banyaknya program-program yang dimasukkan Jokowi adalah program coba-coba. Hal itulah yang membuat banyak pertanyaan dewan dalam pembahasan APBD. Dampaknya pengesahan terlambat.
“Program coba-coba yang dimaksud adalah, KJS, Kartu Sehat (KS), kampung deret ataupun kampung apung,” kata Maman.
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menegaskan pihaknya tidak ingin memperlama pengesahan APBD DKI 2013. Tetapi banyak program Pemprov DKI Jakarta dalam RAPBD DKI 2013 perlu dikritisi lagi, supaya tidak melanggar aturan yang sudah ada.
“Kami bukannya ingin memperlama. Kami dukung semua program Gubernur. Tetapi semua kegiatan dalam APBD DKI 2013 harus sesuai aturan. Lagipula kami masih menunggu Gubernur menyerahkan Raperda RPJMD 2012-2017 yang menjadi acuan untuk menyusun APBD DKI,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua memastikan, pengesahan APBD akan disahkan pada 28 Januari 2013. Keterlambatan pengesahan APBD ini adalah untuk mengakomodasi program-program yang dijalankan Jokowi.
Menurut Inggard, saat ini masih dalam tahap pembahasan per komisi. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan eksekutif. Sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan anggaran rutin untuk kegiatan yang dijalankan pada Januari. “Eksekutif bisa memakai anggaran rutin sesuai dengan tahun sebelumnya untuk bulan Januari,” terangnya.
Seperti diketahui, APBD DKI 2013 mencapai Rp 46.859.484.166.000. Alokasi belanja terbesar DKI ada pada bidang pendidikan yang mencapai 29,7 persen, atau sebesar Rp 12,6 triliun. Disusul bidang pemerintahan sebesar Rp 7,9 triliun, bidang pekerjaan umum Rp 4,9 triliun, bidang kesehatan Rp 4,1 triliun, dan Perhubungan Rp 3,3 triliun. (pes)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selamat, Pekerja Muntah-muntah
Redaktur : Tim Redaksi