"APBN Tahun 2013 bertepatan dengan makin dekatnya Pemilu Presiden dan legislatif. Kedua peristiwa demokrasi tersebut menuntut mesin partai politik bekerja secara optimal. Untuk bekerja optimal, partai politik butuh uang. Untuk memenuhinya, kader partai politik yang kini duduk di DPR tentu sedikit berani negosiasi dengan pemerintah untuk mendapat uang," kata Uchok Sky Khadafi, dalam disksusi bertajuk 'Alur Anggaran dan Potensi Penyimpangan Anggaran', yang diselenggarakan tabloid Senayan, di Jakarta, Rabu (19/9).
Salah satu indikasi dari negosiasi yang dilakukan DPR kepada pemerintah adalah begitu cepatnya DPR menyetujui kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). "Kok cepat amat disetujui," tanya Uchok Sky Khadafi.
Selain itu lanjutnya, sistem pembahasan anggaran di DPR masih belum memberi akses ke publik untuk menyaksikan prosesnya. DPR dan pemerintah masih saja membahas APBN dari satu hotel ke hotel lainnya. Mereka sepertinya ketakutan kalau publik tahu proses pembahasannya.
"Tidak tertutupnya pembahasan anggaran antara DPR dengan pemerintah, patut dicurigai. Terlebih menjelang Pemilu 2014 mendatang," ujar Uchok Sky Khadafi.
Selain itu, Uchok juga menyebut belanja modal barang dan jasa yang dalam APBN 2013 berjumlah Rp100 triliun rawan dikorup. "Potensi terhadap modal barang dan jasa ini ada di kementerian terkait," tegasnya.
Terakhir Uchok Sky Khadafi juga mengritisi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap jumlah pegawai di berbagai kementerian dengan APBN yang dikeluarkan untuk membayar gaji pegawai.
"BPK menyatakan ada kelebihan anggaran untuk membayar gaji pegawai dan DPR tidak mau mengritisi ini ke Menteri Keuangan," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia, Andi Anto menyesalkan tidak hadirnya sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam diskusi ini.
"Kesemua anggota Banggar DPR diundang dalam pertemuan ini tapi tidak satupun yang datang. Ini makin mengundang kita untuk mencurigai mereka," kata Andi Anto. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JR Saragih Mengadu ke Menko Perekonomian
Redaktur : Tim Redaksi