JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) bakal mendapat proyek besar dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Mereka bakal diserahi proyek pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di 55 kota dan kabupaten se-Indonesia. Imbasnya, kerjasama yang sempat dilakukan dengan Perumnas bakal dialihkan.
Hal itu disampaikan Menpera Djan Faridz saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Apersi di Menara Bank BTN, Jakarta, Rabu (16/1). Menpera menganggap organisasi APERSI lebih besar dan pengembang yang menjadi anggotanya lebih mampu menangani proyek tersebut dibandingkan Perumnas. "Saya sudah tawarkan kepada Ketua DPP APERSI kira-kira berapa jumlah rumah PNS yang siap dibangun," ujarnya.
Rencana tersebut semata-mata untuk mempercepat proses pembangunan perumahan bagi para PNS. Kemenpera sama sekali tidak membeda-bedakan asosiasi pengembang perumahan. Pihaknya justru mendukung program pembangunan yang dilakukan asosiasi-asosiasi tersebut.
Khusus APERSI, pihak Kemenpera bakal menjembatani kerjasama antara pemerintah daerah dengan asosiasi itu. Sebab, ke-55 pemda itu terlanjur menandatangani kerjasama dengan Perumnas. "Kami akan buatkan pengantar ke pemda bahwa APERSI punya kemampuan dalam penawaran kerjasama pembangunan itu," lanjutnya.
Potensi pasar untuk perumahan PNS memang masih cukup besar. Saat ini, masih banyak PNS yang belum memiliki tempat tinggal sendiri. Jika ada kota yang memiliki 5000 sampai 6000 PNS, maka pangsa pasar bagi para pengembang itu sudah sangat jelas. Namun, Djan Faridz mensyaratkan rumah yang akan dibangun itu harus kuat dan dari sisi tampilan juga bagus.
"Kalau bisa juga menerapkan teknologi rumah cetak supaya proses pembangunannya lebih cepat," ucapnya. Jika APERSI siap, Kemenpera bakal segera memfasilitasi kerjasama tersebut dengan masing-masing pemda.
Sementara Ketua DPP Apersi Eddy Ganefo menyambut baik rencana Kemenpera. Menurut dia, pada dasarnya para pengembang di APERSI sudah menyiapkan konsep rumah yang harganya terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan program Kemenpera.
Karena itu, dia berharap kerjasama dengan pemda juga akan berjalan dengan baik. Pihaknya sudah menyiapkan para anggotanya untuk menawarkan kerjasama jika pemda sudah siap. "Kami berharap Pemda juga bisa menyediakan tanah untuk lokasi serta mempermudah perizinan pembangunan rumah PNS," ucapnya.(byu)
Hal itu disampaikan Menpera Djan Faridz saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Apersi di Menara Bank BTN, Jakarta, Rabu (16/1). Menpera menganggap organisasi APERSI lebih besar dan pengembang yang menjadi anggotanya lebih mampu menangani proyek tersebut dibandingkan Perumnas. "Saya sudah tawarkan kepada Ketua DPP APERSI kira-kira berapa jumlah rumah PNS yang siap dibangun," ujarnya.
Rencana tersebut semata-mata untuk mempercepat proses pembangunan perumahan bagi para PNS. Kemenpera sama sekali tidak membeda-bedakan asosiasi pengembang perumahan. Pihaknya justru mendukung program pembangunan yang dilakukan asosiasi-asosiasi tersebut.
Khusus APERSI, pihak Kemenpera bakal menjembatani kerjasama antara pemerintah daerah dengan asosiasi itu. Sebab, ke-55 pemda itu terlanjur menandatangani kerjasama dengan Perumnas. "Kami akan buatkan pengantar ke pemda bahwa APERSI punya kemampuan dalam penawaran kerjasama pembangunan itu," lanjutnya.
Potensi pasar untuk perumahan PNS memang masih cukup besar. Saat ini, masih banyak PNS yang belum memiliki tempat tinggal sendiri. Jika ada kota yang memiliki 5000 sampai 6000 PNS, maka pangsa pasar bagi para pengembang itu sudah sangat jelas. Namun, Djan Faridz mensyaratkan rumah yang akan dibangun itu harus kuat dan dari sisi tampilan juga bagus.
"Kalau bisa juga menerapkan teknologi rumah cetak supaya proses pembangunannya lebih cepat," ucapnya. Jika APERSI siap, Kemenpera bakal segera memfasilitasi kerjasama tersebut dengan masing-masing pemda.
Sementara Ketua DPP Apersi Eddy Ganefo menyambut baik rencana Kemenpera. Menurut dia, pada dasarnya para pengembang di APERSI sudah menyiapkan konsep rumah yang harganya terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan program Kemenpera.
Karena itu, dia berharap kerjasama dengan pemda juga akan berjalan dengan baik. Pihaknya sudah menyiapkan para anggotanya untuk menawarkan kerjasama jika pemda sudah siap. "Kami berharap Pemda juga bisa menyediakan tanah untuk lokasi serta mempermudah perizinan pembangunan rumah PNS," ucapnya.(byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Dinilai Tak Peduli Nasib Petani
Redaktur : Tim Redaksi