JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) turut prihatin penundaan Ujian Nasional (UN). Bentuk keprihatinan itu diwujudkan dengan melaporkan dampak dari pergeseran jadwal UN SMA/Sederajat ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ketua Umum Apkasi, Isran Noor mengatakan daerah menjadi korban atas carut-marutnya pelaksanaan UN. Karena alasan teknis, rencananya UN yang digelar serentak Senin (15/4) akhirnya ditunda Kamis (18/4).
"Seperti di Kalimantan Timur (Kaltim), materi UN baru datang tadi malam jam 23.00 Wita dengan pesawat Hercules, sementara hari Kamis ujian akan dilaksanakan, padahal dari Bandara pendistribusian ke daerah-daerah itu perlu waktu," kata Isran saat melaporkan penundaan UN kepada Ketua DPD Irman Gusman di Gedung DPD RI, Rabu (17/4).
Pria yang juga bupati Kutai Timur, Kaltim itu lantas menyoroti pencetakan soal UN yang menjadi kendalan dalam penundaan. Kata dia, pencetakan soal UN yang dikendalikan Pemerintah Pusat akan menjadi masalah krusial karena butuh waktu lama untuk mendistribusikan soal dan lembar jawaban UN yang dicetak di Jakarta.
Padahal tahun sebelumnya ketika cetak soal UN, tak terjadi penundaan seperti sekarang ini. “Sistem sentralisasi menjadi faktor utama yang membuat pelaksanaan UN tahun 2013 menjadi berantakan. Mestinya kita sudah belajar dengan sistem yang sudah kita pakai bahwa pemberdayaan dan kewenangan yang telah diberikan pada daerah itu dilakukan. Sekarang bagaimana bisa disebut ujian nasional namun dilakukannya tidak nasional karena beda-beda waktu,” ujarnya.
Makanya, Isran menegaskan dirinya atas nama Bupati di berbagai daerah di seluruh Indonesia menyesalkan adanya musibah ini. Menurutnya, tidak hanya merugikan secara moral bagi para siswa yang sedang bersiap menghadapi UN, namun juga kerugian material. “Ini menjadi pelajaran sangat penting dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Ini bukan maslah kecil,” katanya.
Sementara itu, Irman Gusman mengapresasi laporan Apkasi. Kata dia, penundaan UN ini sebenarnya menjadi perhatian dari DPD juga. “Jika yang direkomendasikan oleh DPD untuk membiarkan daerah yang melaksanakan diikuti, maka tidak akan terjadi tragedi seperti ini, tapi kok ini dilaksanakan oleh pusat,” ucapnya.
Legislator asal Sumatera Barat itu mengatakan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Makanya, tidak mungkin dapat diurus dengan mudah oleh pusat secara bersamaan. "Merupakan upaya yang sangat tepat untuk menggunakan sistem otonomi daerah dan desentralisasi diterapkan,” imbuhnya.
Irman memaparkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia tidak merata sehingga Pusat harus memberikan kesempatan pada daerah untuk dapat mendorong pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kata dia, pendidikan di daerah tidak bisa diseragamkan begitu saja.
“Biarlah UN ini berjalan dulu, nantinya akan kita evaluasi apakah masih perlu atau tidak, ke depannya semoga Menteri Pendidikan dapat duduk besama DPD dan Apaksi. Kita rumuskan bagaimana bagusnya, karena Indonesia ini kan luas sekali dan beragam,” pungkasnya. (awa/jpnn)
Ketua Umum Apkasi, Isran Noor mengatakan daerah menjadi korban atas carut-marutnya pelaksanaan UN. Karena alasan teknis, rencananya UN yang digelar serentak Senin (15/4) akhirnya ditunda Kamis (18/4).
"Seperti di Kalimantan Timur (Kaltim), materi UN baru datang tadi malam jam 23.00 Wita dengan pesawat Hercules, sementara hari Kamis ujian akan dilaksanakan, padahal dari Bandara pendistribusian ke daerah-daerah itu perlu waktu," kata Isran saat melaporkan penundaan UN kepada Ketua DPD Irman Gusman di Gedung DPD RI, Rabu (17/4).
Pria yang juga bupati Kutai Timur, Kaltim itu lantas menyoroti pencetakan soal UN yang menjadi kendalan dalam penundaan. Kata dia, pencetakan soal UN yang dikendalikan Pemerintah Pusat akan menjadi masalah krusial karena butuh waktu lama untuk mendistribusikan soal dan lembar jawaban UN yang dicetak di Jakarta.
Padahal tahun sebelumnya ketika cetak soal UN, tak terjadi penundaan seperti sekarang ini. “Sistem sentralisasi menjadi faktor utama yang membuat pelaksanaan UN tahun 2013 menjadi berantakan. Mestinya kita sudah belajar dengan sistem yang sudah kita pakai bahwa pemberdayaan dan kewenangan yang telah diberikan pada daerah itu dilakukan. Sekarang bagaimana bisa disebut ujian nasional namun dilakukannya tidak nasional karena beda-beda waktu,” ujarnya.
Makanya, Isran menegaskan dirinya atas nama Bupati di berbagai daerah di seluruh Indonesia menyesalkan adanya musibah ini. Menurutnya, tidak hanya merugikan secara moral bagi para siswa yang sedang bersiap menghadapi UN, namun juga kerugian material. “Ini menjadi pelajaran sangat penting dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Ini bukan maslah kecil,” katanya.
Sementara itu, Irman Gusman mengapresasi laporan Apkasi. Kata dia, penundaan UN ini sebenarnya menjadi perhatian dari DPD juga. “Jika yang direkomendasikan oleh DPD untuk membiarkan daerah yang melaksanakan diikuti, maka tidak akan terjadi tragedi seperti ini, tapi kok ini dilaksanakan oleh pusat,” ucapnya.
Legislator asal Sumatera Barat itu mengatakan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Makanya, tidak mungkin dapat diurus dengan mudah oleh pusat secara bersamaan. "Merupakan upaya yang sangat tepat untuk menggunakan sistem otonomi daerah dan desentralisasi diterapkan,” imbuhnya.
Irman memaparkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia tidak merata sehingga Pusat harus memberikan kesempatan pada daerah untuk dapat mendorong pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kata dia, pendidikan di daerah tidak bisa diseragamkan begitu saja.
“Biarlah UN ini berjalan dulu, nantinya akan kita evaluasi apakah masih perlu atau tidak, ke depannya semoga Menteri Pendidikan dapat duduk besama DPD dan Apaksi. Kita rumuskan bagaimana bagusnya, karena Indonesia ini kan luas sekali dan beragam,” pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gus Choi Rayu Yenny Wahid Gabung NasDem
Redaktur : Tim Redaksi