jpnn.com, RIYADH - Arab Saudi mengatakan bahwa kesepakatan nuklir apa pun dengan Iran harus menjaga non-proliferasi dan melanjutkan upaya yang bertujuan menjadikan Timur Tengah zona bebas senjata pemusnah massal.
Dilaporkan kantor berita SPA, Selasa (22/9), pemerintah Saudi menginginkan sebuah perjanjian yang mengatasi perilaku destabilisasi Iran dan dukungannya terhadap terorisme di kawasan Timur Tengah. Sehingga, mencegah terjadinya tindakan provokatif di masa depan.
BACA JUGA: Amerika Berbuat Seenaknya kepada Iran, Sekjen PBB Tak Berdaya
Pada 2015 Iran menandatangani kesepakatan nuklir yang rapuh dengan kekuatan dunia tetapi nasib pakta 2015 diragukan sejak Presiden AS Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari itu dan menerapkan kembali sanksi.
Washington telah mengancam akan menggunakan ketentuan dalam perjanjian tersebut untuk memicu pengembalian semua sanksi PBB terhadap Iran jika Dewan Keamanan tidak memperpanjang embargo senjata terhadap Iran tanpa batas waktu.
BACA JUGA: Puluhan Tahun Diembargo, Iran Mampu Hasilkan Ribuan Peralatan Militer
Amerika Serikat, Rabu (16/9), mengatakan berencana menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran.
Menurut Washington, sanksi itu tetap berlaku, alih-alih berakhir pada Oktober, seperti yang disepakati dalam perjanjian nuklir 2015.
BACA JUGA: Kanada Minta Iran Berhenti Menyembunyikan Fakta soal Jatuhnya Pesawat Ukraina
Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela dan Iran Elliott Abrams mengatakan Washington dapat menolak siapa pun untuk masuk ke pasar AS jika mereka berdagang senjata dengan Iran.
Teheran telah berkali-kali membantah tuduhan pemerintahan Presiden Donald Trump bahwa Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir.
Trump pada 2018 menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi-sanksi AS terhadap negara itu.
Kesepakatan itu sendiri bertujuan membatasi kegiatan nuklir Teheran. Sebagai imbalan, Iran akan mendapatkan keringanan sanksi.
Washington juga mengatakan telah memicu penerapan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran, yang akan berlaku akhir pekan ini.
Namun, pihak-pihak lain dalam kesepakatan nuklir, yakni Inggris, China, Prancis, Jerman dan Rusia, serta sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB menganggap AS tidak dapat memberlakukan kembali sanksi PBB.
"Ini seperti menarik pelatuk dan tidak ada pelurunya," kata seorang diplomat senior dari negara anggota Dewan Keamanan PBB, tanpa menyebut nama. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil