jpnn.com, JAKARTA - Arahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta agar para pendukungnya membatalkan aksi turun ke jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang putusan sengketa pilpres, dinilai sebagai bentuk kenegarawanan.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Yuddy Chrisnandi mengatakan pengerahan aksi massa berpotensi menimbulkan kerusuhan massal.
BACA JUGA: Prabowo Minta Para Pendukungnya Tak Lakukan Aksi Damai di MK
"Jika hal itu terjadi di tengah ketidakpastian gejolak internasional saat ini dapat memukul perekonomian nasional," kata Yuddy, dalam keterangannya, Jumat (19/4).
Selain itu, kata Dubes RI untuk Ukraina Armenia dan Georgia periode 2017-2021, hal tersebut bisa menjadi beban berat pemerintah yang ujungnya kesengsaraan rakyat kecil.
BACA JUGA: Ikuti Arahan Prabowo Subianto, Relawan Batal Gelar Aksi Damai di Depan MK Hari Ini
Perang Rusia di Ukraina yang belum selesai dan perang Israel di Palestina yang masih memanas, hingga serangan Iran ke Israel yang dapat mengobarkan perang wilayah Timur Tengah, secara tidak langsung sudah memukul nilai kurs rupiah yang melemah drastis dalam sepekan terakhir.
"Jika peperangan tersebut tidak segera berhenti, kondisi perekonomian global makin terpuruk, Indonesia tidak mungkin menghindarinya," tuturnya.
BACA JUGA: Menjelang Putusan MK, Pembicaraan Kursi Kabinet Prabowo-Gibran Kian Intensif
Menurut Yuddy, situasi yang berat itu akan bertambah sulit jika stabilitas politik dan keamanan nasional bergolak.
"Kita semua akan menanggung kerugian yang cukup berat dari berbagai sektor," jelas Menpan RB periode 2014-2016.
Oleh karena itu, dia menilai bahwa sikap Menhan Prabowo Subianto mengendalikan para pendukungnya dapat dilihat sebagai pesan moral bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala kepentingan kelompok maupun ego individu. Demi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia," kata Yuddy. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh