Kepala Bidang (Kabid) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pertamanan Kota Mataram Nanang Edward mengatakan, belum dipenuhinya persyaratan itu karena belum tegasnya regulasi yang ada.
‘’Sampai saat ini, kita tidak tegas dalam membuat regulasi, bahwa setiap pembangunan perumahan harus menyertakan lahan pemakaman. Jika tidak menyertakan itu, seharusnya izinnya tidak keluar,’’ ungkapnya, Senin (17/12).
Perlunya pengembang perumahan menyiapkan lahan pemakaman juga mendukung program ruang terbuka hijau (RTH). Karena belum disediakan pengembang, warga yang meninggal banyak yang dimakamkan di area pemakaman warga lain. Bahkan tidak jarang warga setempat menolak pemakaman warga perumahan karena bukan penduduk setempat.
‘’Saya lihat, aplikasi dari penyediaan lahan pemakaman oleh pengembang ini masih nol persen. Ke depan, dengan area yang terbatas, kita inginkan pengembang perumahan sadar dan menyiapkan lahan pemakaman,’’ jelasnya.
Namun, keterangan berbeda disampaikan Kepala Dinas Tata Kota, Supardi. Dia mengatakan, pengembang perumahan di Kota Mataram sudah menyiapkan lahan pemakaman. Hanya saja, lahan yang disiapkan tidak cukup luas. Hal itu sesuai dengan klasifikasi pengembang perumahan.
Di wilayah Kota Mataram, lanjut Supardi, pengembang perumahan adalah kelas bawah dan menengah. ‘’Untuk klasifikasi pengembang perumahan kelas bawah itu membangun sekitar 50 – 70 rumah. Sedangkan klasifikasi kelas menengah bisa membangun sekitar 100 – 200 unit rumah,’’ jelasnya.
Karena kemampuan pembangunan para pengembang tersebut, lahan pemakaman yang disiapkan juga berbeda. Dijelaskan Supardi, para pengembang kelas bawah dan menengah ini baru sebatas menyiapkan lahan yang menyatu dengan area pemakaman masyarakat setempat. ‘’Yang disiapkan pengembang ini tidak besar. Paling hanya lima are saja. Itu pun mendompeng pada pemakaman masyarakat setempat,’’ ujarnya.
Menurut Supardi, hal itu disebabkan lahan di Kota Mataram yang terbatas. Supardi menjelaskan, perlunya pengembang perumahan menyediakan lahan pemakaman, juga sebagai upaya agar penghuni perumahan dapat berbaur dengan masyarakat setempat. ‘’Karena warga perumahan ini bagian dari masyarakat juga. Jadi keberadaannya harus bisa diterima masyarakat. Jangan malah dibuat eksklusif, justru harus berbaur,’’ ucapnya.
Supardi menyebutkan, sempat terjadi penolakan oleh masyarakat terhadap penghuni perumahan yang hendak memakamkan warganya di area pemakaman yang sudah ada. ‘’Jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Pemakaman ini kan fasilitas umum. Jadi bisa digunakan oleh siapa saja,’’ imbuhnya.
Terkait terbatasnya lahan untuk pemakaman di Kota Mataram, Supardi mengakui hal itu sudah terlihat kini. Supardi menilai, kondisi pemakaman di Kota Mataram sudah penuh. Salah satu yang menurutnya penuh adalah TPU Karang Medain. ‘’Ke depan, harus ada lahan yang lebih besar agar bisa mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat,’’ ujarnya.
Lahan besar yang dimaksud Supardi adalah sebuah lahan yang memang dipersiapkan khusus sebagai pemakaman umum. Menurutnya, kawasan pinggiran kota Mataram bisa dipilih menjadi lokasinya. ‘’Agar bisa memenuhi kebutuhan pemakaman, mungkin baiknya membuat pemakaman yang luas,’’ ujarnya.
Supardi menambahkan, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, para pengembang perumahan bisa menyiapkan lahan sesuai kemampuan yang kemudian digabung dengan pengembang perumahan lainnya. ‘’Nanti lahannya bisa disiapkan pemkot. Jadi pengembang tidak lagi menyiapkan lahan yang sedikit untuk pemakaman. Dengan bergabungnya para pengembang ini, nantinya akan ada TPU khusus yang luas. Selain berfungsi sebagai pemakaman, lokasi ini juga bisa menjadi objek wisata. Itu luar biasa sekali jika diwujudkan,’’ jelasnya. (cr-tnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Natal, Pengamanan Gereja Diperketat
Redaktur : Tim Redaksi