jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menegaskan partainya dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo - Sandiaga tidak pernah mensyaratkan pemulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab untuk rekonsiliasi politik nasional.
Menurut Arief, BPN Prabowo - Sandiaga sudah dibubarkan. Sementara itu, Gerindra tidak pernah menggelar rapat internal menentukan syarat rekonsiliasi.
BACA JUGA: Polemik Kepulangan Rizieq, Hendropriyono : Kau Yang Memulai, Kau Yang Mengakhiri
"Artinya, itu belum ada dalam agenda, kalau terjadi rekonsiliasi syarat bahwa Pak Habib Rizieq harus dikembalikan, itu belum ada syaratnya, ya," kata Arief ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (12/7).
Dia menyadari syarat pemulangan Rizieq untuk menggelar rekonsiliasi berasal dari Dahnil Anzar Simanjuntak. Namun, kata dia, usulan itu hanya bersifat pribadi tanpa mewakili pihak mana pun.
BACA JUGA: Arief Poyuono: Jangan Ada Dusta
BACA JUGA: Grace Natalie Belum Waktunya, Ahok Tunggu Reshuffle Kabinet
"Misalnya, rekonsiliasi tetapi dengan syarat Habib Rizieq dikembalikan atau dihapus masalah hukumnya, itu sama sekali belum ada di pembicaraan Partai Gerindra," ungkap dia.
BACA JUGA: Sugito Beber Sikap Habib Rizieq terkait Pemulangannya jadi Syarat Rekonsiliasi
Meski begitu, Arief menghormati usulan dari Dahnil yang mensyaratkan pemulangan Habib Rizieq untuk menggelar rekonsiliasi. Menurut dia, Habib Rizieq merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhak tinggal di tanah air.
"Ya, mungkin itu usulan-usulan, itu juga baik," pungkas dia.
Sebelumnya Dahnil mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. Menurut Dahnil, kepulangan Habib Rizieq bisa dimasukkan dalam rekonsiliasi politik nasional.
"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia," kata Dahnil melalui akun @Dahnilanzar di Twitter, Kamis (4/7).
BACA JUGA: Erick Thohir Jangan Dijadikan Mendagri, Adian Napitupulu di Senayan Saja
Selain itu, Dahnil mengharapkan pada periode pemerintahan mendatang tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ulama. Mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu juga mengharapkan ulama-ulama yang kritis terhadap pemerintah tidak disudutkan dengan berbagai narasi.
"Setop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yang otentik, setop narasi-narasi stigmatisasi radikalis, dan lain-lain," ungkap Dahnil. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gus Aiz PBNU Ingin Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Tanpa Embel-embel soal Rizieq
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan