jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menepis anggapan Sekjen PPP Arsul Sani soal potensi pelanggaran hukum dalam program Kartu Prakerja.
"Tidak ada kasus hukum di masa yang akan datang terkait pengunaan anggaran Rp 5,6 triliun seperti yang dikatakan Sekjen PPP Arsul Sani," kata Arief, Rabu (20/5).
BACA JUGA: Syarief Hasan: Program Kartu Prakerja Berpotensi Terjadi Pemborosan Uang Negara
Poyuono merasa aneh karena banyak partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, mengkritisi program unggulan Presiden Jokowi.
"Yang saya aneh ini kok banyak partai koalisi di pemerintahan justru mengkritisi program unggulan Pak Jokowi. Bukannya saling mendukung ya," ungkap Poyuono.
BACA JUGA: Penolak Kartu Prakerja Tak Paham Kesulitan Rakyat di Bawah
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menegaskan bahwa hal ini tentu tidak bagus untuk kekompakan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.
"Tidak bagus untuk kekompakan apalagi masing-masing parpol sudah punya tugas masing-masing di kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin yang sudah dibagi rata sama Kangmas Jokowi," tegas Poyuono mengingatkan.
BACA JUGA: Anggaran Pelatihan Online di Kartu Prakerja Mubazir! Lebih Baik Diberikan untuk Korban PHK
Poyuono pun mempertanyakan bagaimana sikap Jokowi melihat parpol-parpol pendukung pemerintah, apakah perlu dilakukan susun ulang koalisi.
"Bagaimana ini Kangmas kalau lihat parpol-parpol di koalisi justru mendegradasi program-program prorakyatnya Kangmas. Apa kita perlu kocok ulang susunan koalisi parpol di pemerintahan Kangmas," kata Poyuono.
Lebih lanjut Poyuono menyatakan terkait adanya pelatihan online gratis dari Prakerja, itu tidak bisa menjadi yurisprudensi untuk mengatakan program-program pelatihan di Kartu Prakerja akan merugikan negara.
"Wong Prakerja.org itu dibuat sebagai bentuk protes saja kok terkait program Kartu Prakerja-nya Jokowi," ungkap Poyuono.
Dia mengaku sudah melihat fitur-fitur pelatihan gratis di Prakerja.org. "Biasa-biasa saja dan sepertinya boleh copy paste saja dari program program bisnis MLM dari YouTube," kata dia.
Poyuono pun lantas mempertanyakan kenapa Prakerja.org baru muncul setelah melihat program Kartu Prakerja-nya Joko Widodo.
"(Kenapa) tidak dari jauh-jauh hari protes turun ke jalan, ke Jokowi ya," ujar dia.
Poyuono heran justru sekarang baru ribut setelah masyarakat sudah banyak menikmati program Kartu Prakerja yang bisa membantu meringankan ekonomi mereka di saat Covid-19.
Dia pun tidak sependapat bila program Kartu Prakerja disamakan dengan kasus korupsi e-KTP. Poyuono menegaskan bahwa e-KTP dan Kartu Prakerja jelas berbeda.
"Terkesan Asrul gagal paham dengan masalah hukum dan penggunaan anggaran kartu program Kartu Prakerja Kangmas Joko Widodo," ungkapnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy