jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menanggapi usulan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold bisa nol persen.
Dia menilai Firli bisa memahami kerisauan yang dirasakan para anggota DPD RI soal ambang batas pencalonan presiden.
BACA JUGA: Ketua KPK Minta Presidential Threshold 0 Persen, Pengamat: Biaya Politik Jadi Rendah
"Keberadaan sistem presidential threshold menciptakan kepastian terjadinya mahar politik," kata Rachman kepada JPNN.com, Selasa (14/12).
Dia menyebut mahar politik bisa bernilai hingga miliaran rupiah.
BACA JUGA: Firli Bahuri Cs Ogah Hadiri Pelantikan Novel Baswedan Dkk jadi ASN Polri
"Situasi demikian sama artinya dengan menciptakan prakondisi politik berbiaya supertinggi, dengan sumber-sumber pembiayaan yang sangat mungkin tidak wajar," tutur senator asal Sulawesi Tengah itu.
Dengan adanya kondisi seperti itu, Rachman meyakini KPK akan sibuk menghadapi tindak pidana korupsi yang bisa makin banyak.
BACA JUGA: Kabar Terbaru Mobil Toyota Innova yang Jatuh ke Jurang, Warga Baru Temukan Ini
"Ketimbang melihat pawai orang-orang masuk bui setelah pesta demokrasi, lebih baik dinolkan saja threshold itu," lanjut pria yang akrab disapa ART itu.
Rachman menegaskan ambang batas dalam pencalonan presiden berpotensi menimbulkan tindakan korupsi.
"Banyak contoh situasi yang membuat keyakinan saya kian menggumpal, bahwa seleksi calon pemimpin melalui parpol justru laksana menyeleksi calon-calon narapidana korupsi," papar politikus berusia 42 tahun itu.
Dia bahkan menyebut presidential threshold melahirkan pemimpin kelas tiga yang dikelilingi para politisi kelas satu.
Menurut Rachman, pemimpin yang terpilih akan diatur oleh partai poltik karena adanya ambang batas tersebut.
Oleh karena itu, dia berharap presidential threshold bisa dihapuskan agar pemimpin tidak bergantung kepada partai politik.
"Menolkan presidential threshold adalah cara yang bisa diambil untuk mengurangi bahkan meniadakan ketergantungan itu," tandas Andul Rachman Thaha.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri berharap presidential threshold bisa nol persen untuk mencegah tindak pidana korupsi. (mcr9/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kawasaki Z H2 Tampil Segar dengan Warna Baru, Sebegini Harganya
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Dea Hardianingsih